Sinergi Ketenagalistrikan Jaga Ketahanan Energi dan Kawal Transisi Nasional

SuaraBanyuurip.com – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat (Jabar) merupakan pengelola sistem kelistrikan dengan basis pelanggan terbesar di Indonesia. Hingga saat ini, PLN UID Jabar melayani lebih dari 18,1 juta pelanggan dengan total daya tersambung mencapai 35.686 MVA.
‎
‎Sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi tertinggi, Jawa Barat didukung oleh infrastruktur distribusi yang masif. Kondisi ini menjadikan sistem kelistrikan di wilayah tersebut sebagai salah satu yang paling kompleks di Indonesia.
‎
‎Dengan realisasi bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang telah mencapai 33 persen, Jawa Barat menjadi tulang punggung nasional dalam mengawal target transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan.
‎
‎Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Barat, Krisantus H. Setyawan, menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan monitoring kelistrikan serta merespons kondisi teknis di lapangan, terutama dalam menghadapi dinamika permintaan dari sektor industri dan transportasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
‎
‎“PLN terus bertransformasi sejalan dengan kebijakan transisi energi nasional melalui penguatan infrastruktur digital, sistem kontrol jaringan, serta integrasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi,” ujarnya.
‎
‎Kunjungan kerja strategis ke fasilitas PLN UID Jawa Barat ini dipimpin oleh Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi, Satya Hangga Yudha Widya Putra. Dalam perannya sebagai penasihat kementerian, Hangga melakukan pengawasan terhadap rantai pasok energi nasional, mulai dari hulu migas hingga hilir kelistrikan, guna memastikan keselarasan dengan visi Asta Cita Nomor 2 dan Nomor 5.
‎
‎Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap efisiensi layanan publik serta kesiapan infrastruktur digital dalam mendukung kemandirian energi nasional yang menjadi prioritas Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri ESDM.
‎
‎Fokus utama peninjauan dilakukan di UP2D Jawa Barat yang berfungsi sebagai pusat kendali distribusi listrik. Unit ini memantau stabilitas frekuensi dan beban listrik secara terpusat selama 24 jam penuh, serta berperan vital dalam menjaga keandalan pasokan melalui integrasi teknologi smart grid.
‎
‎Keberadaan ruang kontrol ini memastikan bahwa peningkatan permintaan listrik dari kawasan industri besar seperti Cikarang dan Karawang, serta kebutuhan transportasi berbasis listrik, dapat terakomodasi secara aman dan efisien tanpa mengganggu stabilitas sistem.
‎
‎Assistant Manager Operasi Distribusi PLN UP2D Jawa Barat, Ade Setiana, mengungkapkan bahwa sektor kelistrikan di Jawa Barat menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan peningkatan permintaan energi dengan target dekarbonisasi nasional.
‎
‎Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, pemerintah mendorong percepatan transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi hijau, dengan tetap memperhatikan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
‎
‎“PLN dituntut untuk mampu mengelola intermitensi daya, terutama dengan masuknya sumber EBT seperti PLTS atap milik pelanggan serta pembangunan infrastruktur pengisian kendaraan listrik (SPKLU) yang jauh lebih masif dan kompetitif dibandingkan infrastruktur gas konvensional,” jelasnya.
‎
‎Meski pencapaian rasio elektrifikasi di Jawa Barat tergolong tinggi, Krisantus mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, khususnya terkait persepsi masyarakat terhadap pemenuhan listrik di kawasan hunian baru dan wilayah terpencil. Kondisi geografis dan persebaran penduduk yang tidak merata menuntut PLN untuk tetap menjalankan kewajiban pelayanan publik dengan standar keandalan yang setara, baik di perkotaan maupun daerah pelosok.
‎
‎Menanggapi dinamika tersebut, Hangga menegaskan pentingnya implementasi Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional guna mempercepat kolaborasi lintas sektor serta menyelesaikan hambatan regulasi.
‎
‎“Pemerintah sepenuhnya mendukung keberhasilan RUPTL 2025–2034 serta program dedieselisasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Suarabanyuurip.com, Senin (19/01/2026).
‎
‎Menurut Hangga, kunci utama kemandirian energi nasional terletak pada sinergi antara keekonomian, keamanan pasokan, dan pelestarian lingkungan, sehingga setiap langkah transisi energi harus tetap murah, kompetitif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. (red)