Perkuat Kontribusi Daerah, Tenaga Ahli Menteri ESDM Serap Aspirasi DEM Madura

SuaraBanyuurip.com – Pemerintah terus berfokus pada pemenuhan kebutuhan energi nasional. Saat ini, konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara realisasi produksi menghadapi tekanan akibat berbagai kendala teknis, termasuk insiden kebocoran pipa gas yang berdampak pada penurunan produksi di sejumlah blok migas besar.
‎
‎Di sisi lain, ketergantungan terhadap impor LPG masih sangat tinggi, yakni sekitar 80 persen dari total kebutuhan nasional. Dalam kondisi tersebut, Pulau Madura memegang peranan strategis sebagai salah satu daerah penyumbang minyak dan gas bumi (migas) terbesar di Jawa Timur. Tercatat terdapat sembilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di wilayah Madura, di antaranya Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), Medco, dan Pertamina Hulu Energi (PHE).
‎
‎Namun demikian, besarnya kontribusi sumber daya alam tersebut dinilai belum sepenuhnya selaras dengan peningkatan kesejahteraan sosial serta kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat setempat.
‎
‎Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan strategis antara Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi, Satya Hangga Yudha Widya Putra, dengan perwakilan Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Madura. Dalam pertemuan itu, Hangga, sapaan akrabnya, menegaskan, bahwa pemanfaatan sumber daya alam milik negara harus memberikan timbal balik nyata bagi daerah penghasil.
‎
‎Menurut Hangga, kontribusi industri hulu migas tidak boleh berhenti pada penerimaan negara semata, melainkan harus dirasakan langsung oleh masyarakat lokal melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), transfer teknologi, serta pelibatan putra-putri daerah dalam operasional hulu migas.
‎
‎“Jangan sampai perusahaan hanya membawa teknologi canggih, sementara masyarakat lokal tidak diberdayakan dan akhirnya hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” tegas Hangga dalam surat elektronik yang diterima SuaraBanyuurip.com, Rabu (21/01/2026).
‎
‎Dalam dialog tersebut, perwakilan DEM Madura menyampaikan keprihatinan atas minimnya edukasi dan sosialisasi terkait industri hulu migas di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Masyarakat di daerah penghasil dinilai masih banyak yang belum memahami proses eksplorasi dan eksploitasi migas yang berlangsung di lingkungannya.
‎
‎Selain itu, DEM Madura juga menyoroti rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal serta terbatasnya akses pendidikan khusus di bidang energi, seperti peluang beasiswa ke Akademi Minyak dan Gas (Akamigas) bagi pemuda Madura. Kondisi ini dinilai turut mendorong tingginya budaya merantau akibat sempitnya lapangan kerja di daerah, sekaligus berpotensi memicu penolakan masyarakat terhadap proyek-proyek energi karena kurangnya rasa memiliki dan manfaat yang dirasakan secara langsung.
‎
‎Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah persoalan Rasio Elektrifikasi (RE). Meski secara nasional RE tercatat tinggi, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak wilayah di Kepulauan Madura yang hanya menikmati listrik selama 12 jam melalui Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), bahkan ada yang hanya mendapatkan pasokan listrik sekitar 4 jam melalui sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
‎
‎Sebagai salah satu pulau penghasil migas terbesar di Jawa Timur, ketimpangan akses listrik tersebut dinilai sebagai persoalan serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. DEM Madura, melalui divisi hukumnya, saat ini tengah mengkaji regulasi pengelolaan sumber daya alam di tingkat provinsi guna memastikan hak-hak masyarakat lokal terlindungi sesuai amanat undang-undang.
‎
‎Menanggapi isu pendidikan, Hangga menyambut baik usulan program beasiswa khusus bagi putra daerah untuk menempuh pendidikan di bidang energi sebagai langkah konkret transfer pengetahuan. Ia juga mendorong DEM Madura untuk terus mematangkan kajian riset serta melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan SKK Migas guna memperkuat posisi daerah penghasil.
‎
‎Pertemuan tersebut ditutup dengan rencana kolaborasi dalam forum diskusi yang akan diselenggarakan oleh DEM Madura pada April mendatang. Forum ini diharapkan menjadi wadah dialog antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat Madura.
‎
‎“Kunjungan dan dialog lapangan seperti ini sangat penting agar kebijakan yang diambil Kementerian ESDM benar-benar solutif dan mampu menjawab kendala birokrasi maupun sosial dalam mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan di seluruh pelosok Indonesia,” pungkas Hangga.(red)
‎