Oleh : Sami’an Sasongko
Sering kali kebusukan terbungkus rapi dalam kemasan berkilau, membuai, dan memukau mata. Mengundang keriuhan tepuk tangan, dan viral di media sosial. Namun ketika layar digulung, dan lampu dimatikan, barulah aroma tak sedap itu tercium.
Situasi semacam itulah yang kini terasa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Daerah dengan 419 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 28 kecamatan. Di tahun 2026 semestinya menjadi fajar baru bagi kepemimpinan saat ini. Sayangnya fajar itu terasa tertutup awan hitam yang teracik “warisan beracun” dari era sebelumnya.
Di balik senyum dan konten yang dahulu viral, tersimpan bom waktu yang kini satu per satu mulai meledak di tangan penerusnya. Di daerah yang dibelah sungai terpanjang di Pulau Jawa, Bengawan Solo, persoalan lama perlahan menampakkan wajah aslinya.
Hibah yang Mengundang Tanya
Salah satu yang paling mencolok adalah kebijakan yang menguras miliaran rupiah APBD Bojonegoro untuk dihibahkan ke daerah lain. Ketika itu, nyaris tak terdengar suara lantang yang mempertanyakan urgensi, dan manfaat kebijakan tersebut bagi warga sendiri. Padahal, sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas), Bojonegoro masih menyimpan banyak pekerjaan rumah, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan pedesaan hingga kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya tertangani kala itu.
Dana sekitar Rp35 miliar dihibahkan ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, serta sekitar Rp29 miliar ke Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (sumber: SuaraBanyuurip.com). Nominal tersebut bukan sekadar angka statistika. Itu adalah uang rakyat Bojonegoro yang terasa “hilang”. Apalagi bila dirunut tak ada manfaat timbal balik dirasakan maksimal oleh masyarakat di Bumi Angling Dharma.
Infrastruktur dan Tekanan Fiskal
Kini, seorang pemimpin baru mengambil alih kemudi kebijakan di daerah seluas 2.307,06 Km2 tersebut dengan segala hitam putihnya. Ia dihadapkan pada keluhan warga baik secara langsung, maupun lewat media sosial tentang kerusakan infrastruktur jalan desa.
Tak luput pula disoal sarana pendidikan yang belum memadai, dan lain sebagainya. Fenomena yang belakangan menjadi realita itu, sungguh sebuah ironi dari daerah yang disebut-sebut sebagai sentra petrodollar itu.
Situasi makin berat ketika transfer ke daerah (TKD) dari pusat pada 2026 dipangkas sekitar Rp1,4 triliun, dari Rp4,7 triliun pada 2025 menjadi Rp3,2 triliun di 2026. (sumber: SuaraBanyuurip.com). Penurunan ini jelas berdampak pada kekuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro.
Fulus miliaran rupiah yang seharusnya dulu dapat dimanfaatkan untuk membangun daerahnya maupun peningkatan ekonomi rakyatnya sendiri, malah dinikmati oleh warga luar daerah. Penulis berpandangan, pemimpin Bojonegoro saat ini memulainya bukan dengan berlari, melainkan dengan merangkak, menyeret beban peninggalan masa lalu yang cukup berat. Banyak yang mengibaratkan, “mencuci piring kotor menjadi bersih dan bermanfaat”.
Memilih Melangkah, Bukan Mengeluh
Di tengah keterbatasan fiskal, kepemimpinan saat ini memilih tidak larut dalam keluhan atau sibuk menyalahkan masa lalu. Sebaliknya berbagai upaya terobosan mulai dirintis, termasuk menyerap aspirasi warga melalui program “Sapa Bupati” serta “Medhayoh” langsung ke desa-desa untuk memastikan kebijakan lebih tepat sasaran.
Memang belum semua persoalan terjangkau secara maksimal. Setidaknya sejumlah program yang telah berjalan satu tahun ini mulai menunjukkan dampak positif. Program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri), misalnya. Program pengentasan kemiskinan ini tergolong cukup berhasil. Tidak hanya dalam membangun mindset kemandirian keluarga, tetapi juga ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat karena pasar telur sangat terbuka.
Program Gayatri ini dianggarkan sebesar Rp8,9 miliar di APBD induk 2025 untuk 400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 10 desa di 5 kecamatan. Juga Rp86,7 miliar di P-APBD 2025 untuk 5.000 KPM. Pemkab Bojonegoro, kembali mengalokasikan anggaran Rp74 miliar untuk program Gayatri di 2026. Dengan menyasar 4.400 KPM tersebar di Bojonegoro.
Selain itu pembangunan jalan desa melalui Bantuan Khusus Keuangan Desa (BKKD) 2025, baik aspal maupun rigid beton telah memperlancar mobilitas warga. Manfaatnya terasa langsung, distribusi hasil panen seperti padi dan jagung menjadi lebih efisien, aktivitas pendidikan lebih lancar, dan konektivitas antardesa semakin terbuka. Dampak ekonomi pun ikut bergerak.
Digali dari berbagai sumber, anggaran yang digelontorkan Pemkab untuk BKKD 2025 mencapai Rp651 miliar untuk 372 desa yang tersebar di 28 kecamatan. Rinciannya sebanyak 87 desa menerima BKKD jalan aspal, jalan cor rigid 247 desa, pembangunan jembatan 33 desa, dan pembangunan TPT atau bronjong sebanyak tujuh desa.
Menjaga Amanah di Pundak Kekuasaan
Sejatinya di pundak para penentu kebijakanlah rakyat bersandar. Mereka menaruh harapan dan kepercayaan untuk hidup lebih makmur dan sejahtera. Setiap tanda tangan kebijakan bukan sekadar tinta di atas kertas, melainkan penentu arah nasib ribuan bahkan jutaan warga.
Warisan masa lalu boleh saja berat. Kepemimpinan sejati diuji bukan saat keadaan lapang, melainkan ketika badai datang bersamaan. Tantangannya adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata.
Semoga indahnya rona fajar yang sempat tertutup awan hitam perlahan benar-benar terbit. Membawa terang bagi Bojonegoro dan seluruh masyarakatnya menuju ke depan yang Bahagia Makmur dan Membanggakan.
Penulis adalah wartawan SuaraBanyuurip.com.
