SuaraBanyuurip.com – Konflik Amerika Serikat-Iran berimplikasi terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai daerah penghasil migas.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro selama ini mengandalkan sumber pendapatan terbesar dari dana bagi hasil (DBH) migas. APBD Bojonegoro sekarang ini sedang mengalami guncangan fiskal. Dana transfer ke daerah (TKD) yang sebelumnya diterima sekitar Rp 4,7 triliun, pada tahun 2026 menurun menjadi sekitar Rp 3,5 triliun, atau dipangkas sekitar Rp 1,2 triliun.
Dampaknya, APBD Bojonegoro menyusut drastis. Dari sebelumnya mencapai Rp 7 triliun lebih, pada 2026 terun menjadi Rp 6,4 triliun. Pemkab Bojonegoro mulai mengencangkan ikat pinggang untuk efisiensi, dan memompa sumber-sumber pendapatan untuk menjaga fiskal.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menyampaikan, konflik Rusia-Ukraina belum berakhir ditambah geopolitik Amerika, Israel dan Iran berdampak terhadap pasokan energi, sehingga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional, termasuk Bojonegoro.
“Kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Harus ada efisiensi. Semua kegiatan harus mempertimbangkan keuangan daerah dan sesuai skala prioritas,” tegasnya saat memberi pengarahan dalam musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) 2026 dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2027 di Ruang Angling Dharma Lantai II gedung Pemkab, Jumat (27/3/2026).
Selain melakukan efisiensi anggaran, Bupati Wahono menyatakan, telah meminta semua badan usaha milik daerah (BUMD) Bojonegoro dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
“BUMD ini saya tekankan khusus tahun ini PR-nya berat. Saya minta tolong Pak Sekda dan Pak Aisten untuk BUMD memaksimalkan pendapatan, kurangi biaya, efisiensi ditekan,” tegas Setyo Wahono.
Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto menjelaskan kekuatan APBD Bojonegoro 2026 mengalami penurunan akibat pemangkasan dana TKD dari pemerintah pusat. APBD 2026 sebesar Rp 6,4 triliun.
Sementara pada ranwal APBD Bojonegoro 2027, sebesar Rp 5,2 triliun dengan estimasi Silpa 15 persen. Dari total APBD tersebut belum dikurangi belanja wajib seluruh OPD yang mencapai Rp 4 triliun lebih meliputi gaji ASN, anggota DPRD, ADD, DD, dan honor. Serta untuk mencukupi pembiayaan diantaranya dana abadi daerah sebesar Rp 500 miliar.
“Sehingga ada spil sekitar 600 miliar yang diperuntukan untuk kegiatan seluruh OPD. Termasuk hasil verifikasi pokir DPRD, serta pembayaran gaji pegawai di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang belum terkover secara keseluruhan,” kata Edi.
Menurut Edi, Pemkab Bojonegoro melakukan beberapa upaya untuk menjaga fiskal. Diantaranya memaksimalkan target PAD seluruh BUMD. Tahun 2026 ini target PAD dari seluruh BUMD sekitar Rp 1 triliun lebih. Target tersebut akan ditingkatkan lagi pada 2027, karena diproyeksikan terdapat defisit APBD sebesar Rp 2 triliun lebih.
“Pada 25 Maret kemarin, hari pertama masuk kerja, kami telah mengumpukan semua BUMD dan OPD penghasil sebagai upaya pemaksimalan PAD,” ungkap Edi.
Menurut Edi, target PAD 2027 di beberapa OPD penghasil masih bisa dilakukan penyesuaian untuk ditingkatkan. Termasuk peningkatkan PAD dari seluruh BUMD Bojonegoro.
“Yang cukup signifikan memang dari PT ADS. Sehingga total keseluruhan kemarin alhamdulillah ada proyeksi peningkatan signifikan, ada tambahan sekitar Rp 15 miliar lebih. Ini yang sudah kita lakukan des pada tanggal 25 Maret kemarin. Mudahan-mudahan dengan perkembangan waktu masih bisa kita optimalkan lagi,” tutur mantan Sekretaris DPRD Bojonegoro itu.
Selain itu, Pemkab Bojonegoro pada tahun 2027 juga akan melakukan eksistentifikasi sejumlah potensi yang selema ini belum tergarap maksimal dalam memberikan kontribusi PAD. Salah satunya retribusi pengenaan tarif terhadap jaringan fiber optik.
“Perdanya sudah siap, tinggal eksekusi saja,” tegas Edi.(red)
