Pimpinan DPRD Jatim: Kebijakan WFH Harus Berdampak Nyata pada Penghematan Energi

SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
‎
‎Bojonegoro – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Sri Wahyuni, menyoroti kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sebagai respons terhadap isu krisis energi global.
‎
‎Menurut pimpinan DPRD Jatim ini, langkah yang diambil Gubernur Khofifah Indar Parawansa merupakan bentuk kepekaan pemerintah provinsi dalam menghadapi tantangan energi yang kian kompleks. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi dengan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
‎
‎“Langkah ini patut diapresiasi sebagai respons terhadap krisis energi global. Tapi harus berdampak nyata,” kata Sri Wahyuni kepada Suarabanyuurip.com, Selasa (31/3/2026).
‎
‎Politisi asal Partai Demokrat ini menekankan kekebijakan WFH harus mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penghematan energi, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Karena itu, transparansi data menjadi hal penting agar publik dapat menilai efektivitas kebijakan tersebut.
‎
‎Selain itu, Sri Wahyuni mengingatkan agar target penghematan energi yang dicanangkan tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik. Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur digital untuk mendukung sistem kerja jarak jauh agar tidak menimbulkan inefisiensi baru.
‎
‎“Penghematan energi harus benar-benar terukur dan tidak mengganggu layanan kepada masyarakat. Infrastruktur digital juga harus siap agar kebijakan ini berjalan optimal,” tegasnya.
‎
‎DPRD Jatim, lanjut perempuan yang duduk di kursi legislator dari daerah pemilihan Bojonegoro dan Tuban ini, akan melakukan pengawasan ketat serta mendorong evaluasi berkala guna memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran.
‎
‎”Kebijakan WFH harus mampu menjadi solusi berkelanjutan dalam menghadapi krisis energi,” tandas adik kandung anggota DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto ini.(fin)