SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendorong penguatan perlindungan ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan perangkat desa melalui sosialisasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Program tersebut termuat dalam acara halalbihalal dan musyawarah kerja daerah (Muskerda). Kegiatan berlangsung di Baresta Kafe, Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, Kamis (30/4/2026).
Hadir dalam perhelatan, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Ari Novi Nugroho, Ketua PPDI Bojonegoro Rahmad Basuki, Sekretaris PPDI Ahmad Dafid Pranoto, jajaran pengurus, serta perwakilan ketua PPDI dari seluruh kecamatan.
Ketua PPDI Bojonegoro, Rahmad Basuki, mengatakan, kegiatan tersebut menjadi forum sosialisasi penting terkait jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perangkat desa. Menurutnya, perlindungan kerja merupakan kebutuhan mendasar agar perangkat desa dapat menjalankan tugas pelayanan dengan aman dan nyaman.
“Melalui forum ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada perangkat desa tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Pria yang menjabat Kepala Dusun Jawik, Kecamatan Tambakrejo ini menjelaskan, program BPJS Ketenagakerjaan mencakup berbagai perlindungan, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, hingga pensiun.
Dengan adanya perlindungan tersebut, perangkat desa diharapkan lebih tenang dalam menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Basuki, sapaan akrabnya, juga berharap seluruh tenaga kerja dalam ekosistem desa dapat terjangkau program perlindungan tersebut.
“Harapannya, seluruh tenaga kerja di lingkungan desa bisa tercover BPJS Ketenagakerjaan sehingga memberikan rasa aman dan meningkatkan kinerja pelayanan,” tambahnya.
Selain sosialisasi, kegiatan ini juga menjadi momentum halalbihalal yang sempat tertunda pasca-Lebaran. Meski telah melewati bulan Syawal, Basuki menilai, silaturahmi tetap penting untuk menjaga soliditas organisasi.
Dalam kesempatan yang sama, PPDI juga menggelar Muskerda guna membahas dan menyelaraskan program kerja jangka pendek, menengah, hingga lima tahun ke depan.
“Kami manfaatkan momen ini untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi, agar seluruh program kerja PPDI dapat berjalan optimal,” jelas Basuki.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Ari Novi Nugroho menyampaikan, bahwa pihaknya tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga menawarkan skema kemitraan New Perisai. Program ini diharapkan mampu memperluas perlindungan bagi pekerja rentan, khususnya di tengah keterbatasan anggaran pada tahun 2026.
BPJS Ketenagakerjaan juga mengenalkan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT), berupa fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta aktif.
”Layanan ini meliputi bantuan uang muka, renovasi rumah, hingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga kompetitif,” beber Ari Novi Nugroho.(fin)
