SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Sebanyak 147 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menghentikan atau tutup sementara operasional dan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tiga pekan selama masa libur sekolah.
Penghentian layanan tersebut disebabkan adanya libur sekolah dan diperkirakan berlangsung mulai 22 Juni sampai dengan 13 Juli 2026. Sehubungan libur sekolah, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bojonegoro meminta evaluasi atas program MBG tersebut.
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Bojonegoro, Tommy Mandala Putra, mengatakan, bahwa sebanyak 147 dapur SPPG di Bojonegoro akan berhenti beroperasi selama masa libur sekolah.
Keputusan itu mengacu pada jadwal libur sekolah yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 dari Badan Gizi Nasional (BGN) tentang penyesuaian operasional SPPG pada periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.
”Libur selama tiga minggu ke depan,” kata Tommy Mandala Putra kepada Suarabanyuurip.com, Senin (22/6/2026).
Menurut Tommy, sapaan akrabnya, penghentian distribusi tidak hanya berlaku bagi siswa sekolah, tetapi juga penerima manfaat lainnya, seperti ibu hamil dan ibu menyusui yang selama ini menjadi sasaran program MBG.
Meski begitu, seluruh dapur SPPG akan kembali beroperasi setelah masa libur sekolah berakhir. Selama penghentian sementara tersebut, para mitra SPPG diminta memanfaatkan waktu untuk melakukan pembenahan dan melengkapi tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku.
”Sebanyak 147 SPPG akan buka kembali setelah libur sekolah selesai, baik yang sebelumnya di-suspend maupun yang tidak,” tandas Tommy.
Terpisah, Sekretaris KPI Cabang Bojonegoro, Nafidatul Himah meminta, pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG, terutama pada masa libur panjang sekolah.
Hima, begitu ia disapa, mengaku, pada awal peluncurannya mendukung program tersebut karena dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sering berangkat sekolah tanpa sarapan.
”Awalnya saya setuju karena program ini bisa membantu anak-anak yang berisiko kekurangan asupan gizi akibat keterbatasan ekonomi keluarga,” ungkapnya.
Namun, seiring berjalannya program, Hima menilai, sejumlah persoalan mulai muncul. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu dievaluasi agar tetap berjalan sesuai tujuan awal dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
Dia menyoroti berbagai polemik yang mengiringi program tersebut, mulai dari dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan hingga dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Selain itu, keterlibatan pelaku usaha lokal dan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) yang sebelumnya dijanjikan juga dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
”Awalnya program ini disebut akan melibatkan UMKM dan masyarakat. Tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai harapan,” tegasnya.
Hima juga mempertanyakan pelaksanaan MBG saat masa libur sekolah yang sempat menjadi perdebatan di sejumlah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola program.
Selain itu, Hima menyoroti sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah dan dikaitkan dengan program MBG. Menurutnya, kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa.
Atas berbagai persoalan tersebut, KPI Bojonegoro meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk mekanisme pengawasan dan distribusinya.
Sebagai alternatif, Hima mengusulkan agar pengelolaan program lebih banyak melibatkan pihak sekolah sehingga pengawasan kualitas makanan dan distribusi dapat dilakukan lebih dekat.
”Yang terpenting adalah memastikan tujuan utama program benar-benar untuk kepentingan anak-anak dan peningkatan gizi mereka,” tandasnya.(fin)
