SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Seribu orang peserta massa aksi damai mengatasnamakan Paguyuban Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) menyuarakan lima tuntutan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jalan Veteran, Senin (22/6/2026).
Tuntutan massa aksi diterima unsur Pimpinan DPRD Bojonegoro dengan janji akan diteruskan ke tingkat pemerintah pusat pada hari yang sama dengan unjuk rasa berlangsung.
Sekira 1.000 peserta aksi datang dengan membawa sound system yang dibunyikan keras dan menggelegar, coretan-coretan dalam poster kertas, serta berjoget saat lagu Mas Bahlil Ganteng didendangkan.
Koordinator Paguyuban Relawan MBG, Heli Supangat, membacakan pernyataan sikap yang dibacakan di depan Gedung DPRD Bojonegoro. Mereka menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Massa aksi menilai program tersebut merupakan hak dasar anak-anak Indonesia untuk memperoleh asupan gizi yang layak dan berperan penting dalam menekan angka malnutrisi serta stunting, khususnya bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Selain mendukung keberlanjutan program, massa aksi juga mendesak aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan, agar mengusut tuntas dugaan penyimpangan dan korupsi dalam pelaksanaan Program MBG.
Mereka meminta proses penegakan hukum dilakukan secara transparan serta membersihkan oknum-oknum yang diduga memanfaatkan program kesejahteraan rakyat untuk kepentingan pribadi.
Massa juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG. Evaluasi tersebut mencakup rantai pasok bahan pangan, pengelolaan dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penerapan standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan guna menjamin kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
Pengunjuk rasa juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program. Pemerintah diminta membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, ahli gizi, dan mahasiswa untuk ikut memantau distribusi serta pelaksanaan Program MBG agar tepat sasaran dan memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Melalui aksi tersebut, massa menegaskan bahwa yang mereka tuntut bukan penghentian Program MBG, melainkan keberlanjutan program yang disertai tata kelola yang lebih baik, bersih, transparan, dan akuntabel.
”Tolong perjuangkan kami, sampaikan tuntutan kami sampai ke pemerintah pusat,” tegas Heli Supangat dalam orasinya.
Unsur Pimpinan DPRD Bojonegoro, diantaranya Wakil Ketua I Sahudi, Wakil Ketua III Hj. Mitroatin, Ketua Komisi B Sally Atyasasmi, alat kelengkapan dewan (AKD) Sudiyono, serta para anggota dewan lainnya menemui para pengunjuk rasa.
Pernyataan sikap dalam bentuk tertulis itu lalu diminta untuk ditandatangi oleh anggota DPRD yang hadir saat itu di hadapan massa. Teriring permintaan agar para wakil rakyat membawa aspirasi pengunjuk rasa ke pusat.
Sejumlah anggota DPRD yang menemui massa aksi menandatangani pernyataan sikap yang disodorkan dan berjanji siap meneruskan ke pemerintah pusat. Serta menerima perwakilan massa lebih lanjut untuk berdialog di Ruang Manggala II gedung setempat.
”Kami DPRD Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bapak Abdulloh Umar siap memfasilitasi, hari ini juga akan kami kirim (tuntutan massa) ke Pemerintah Pusat,” ujar Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro, Hj. Mitroatin.
Setelah perwakilan massa diterima untuk berdialog di Ruang Manggala II, koordinator aksi, Heli Supangat kemudian meminta agar peserta kembali ke kelompoknya masing-masing, dan bubar secara tertib. Aksi tersebut berlangsung kondusif dengan pengawalan dari polisi dan pihak terkait lainnya.(fin)
