SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro – Sebuah unggahan di media sosial Facebook menjadi perhatian warganet setelah mengklaim enam relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, diberhentikan karena tidak mengikuti aksi demonstrasi yang digelar sehari sebelumnya.
Unggahan diduga oleh akun Facebook bernama Ina Inaya tersebut menyebutkan bahwa pemecatan dilakukan dengan alasan para relawan tidak ikut dalam aksi unjuk rasa. Dalam poster yang dibagikan juga tertulis narasi bahwa “berbeda pendapat itu wajar, tapi pemecatan sepihak itu tidak adil”, disertai ajakan memperjuangkan keadilan bagi para relawan.
Polemik dugaan pemecatan relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, mendapat tanggapan resmi dari Mitra Pengelola SPPG Sitiaji, H. Sumarno.
Dikonfirmasi perihal ihwal unggahan tersebut, H. Sumarno, membenarkan adanya pemberhentian relawan. Namun, dia membantah jika pemecatan tersebut disebabkan karena relawan tidak mengikuti aksi demo dukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau karena perbedaan pendapat.
Menurut dia, alasan relawan yang diberhentikan akibat akumulasi dari sejumlah persoalan kedisiplinan sebelumnya. Sehingga dia menampik pernyataan dalam unggahan facebook yang menuliskan jika pemberhentian itu hanya karena yang bersangkutan tidak hadir saat aksi damai mendukung MBG, tetapi beberapa kali tidak mengikuti kegiatan internal SPPG.
“Kegiatan itu seperti kerja bakti membersihkan dapur, doa bersama, pembagian sekitar 2.000 takjil saat Ramadan, halal bihalal saat Lebaran, hingga kegiatan terakhir sebelum operasional dapur kembali berjalan,” katanya dalam keterangan resmi kepada Suarabanyuurip.com, Sabtu (11/7/2026).
Dijelaskan, jumlah relawan yang awalnya dianggap bermasalah bukan enam orang, melainkan tujuh orang. Dua orang kemudian datang meminta maaf dan memberikan klarifikasi sehingga tetap dipertahankan.
“Sementara lima orang lainnya tidak pernah memberikan kabar atau klarifikasi terkait ketidakhadiran mereka, meski sudah diberi waktu hampir satu bulan,” ujarnya.
Sebelum mengambil keputusan pemberhentian, pihaknya telah menunggu selama hampir satu bulan serta berkoordinasi dengan koordinator dan kepala dapur.
“Kalau mereka datang sebelum dapur kembali beroperasi, kemungkinan besar tidak akan saya keluarkan. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada kabar sama sekali, sehingga keputusan pemecatan kami lakukan,” terangnya.
Disinggung perihal mekanisme pemberhentian, H. Sumarno menjelaskan, bahwa pemberitahuan disampaikan melalui WhatsApp. Surat pemberhentian akan diberikan apabila memang diperlukan oleh yang bersangkutan. Dia juga menegaskan, bahwa relawan Dapur MBG tahap awal masih berada di bawah kewenangan mitra pengelola.
“Yang merekrut adalah saya, maka penerimaan maupun pemberhentian juga menjadi kewenangan mitra. Kepala dapur hanya mengatur operasional pekerjaan sehari-hari,” tegasnya.
Selain masalah komunikasi, Sumarno mengaku, menerima masukan dari para koordinator terkait kedisiplinan beberapa relawan. Namun, dia menyebut, keputusan itu sebenarnya masih bisa dipertimbangkan jika para relawan datang dan memberikan klarifikasi sebelum dilakukan penggantian personel.(fin)
