SuaraBanyuurip.com – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Jawa Timur, telah menyelesaikan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027. Dokumen tersebut menetapkan tiga fokus utama strategi yakni penurunan kantong-kantong kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
Bappeda Bojonegoro memaparkan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 di Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (7/7/26). Forum ini menjadi tahap akhir penyusunan dokumen yang akan menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merancang dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro (Unigoro) ditugaskan untuk menyusun kajian dokumen tersebut.
Kepala Bappeda Bojonegoro, Helmy Elisabeth menuturkan, RAT penanggulangan kemiskinan tahun 2027 disusun sebagai acuan pembangunan. Agar lebih terarah, berbasis data, dan tepat sasaran. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bersama bagi seluruh OPD untuk menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan. Sebagai upaya mencapai target penurunan angka kemiskinan Kota Ledre.
“Targetnya angka kemiskinan menjadi turun 10,55 persen pada 2026. Dari sebelumnya 11,49 persen pada 2025,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penyusun LPPM Unigoro, Ahmad Taufiq memaparkan, RAT penanggulangan kemiskinan 2027 disusun melalui analisis data, identifikasi permasalahan, serta penyelarasan dengan rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) 2025–2029.
“Dokumen ini menetapkan tiga fokus utama strategi. Yakni penurunan kantong-kantong kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Tiga hal inilah yang harus diselesaikan bersama,” paparnya.
Dia melanjutkan, hasil kajian dokumen menetapkan 120 desa prioritas yang masuk kuadran I atau merah sebagai wilayah utama intervensi penanggulangan kemiskinan. Penetapan tersebut didasarkan pada analisis berbagai indikator kemiskinan sehingga kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
“Kita petakan dan susun skala prioritas program yang tepat,” tandas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigoro ini.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Bojonegoro, Andik Sudjarwo, mengapresiasi penyusunan dokumen berbasis data tersebut. Dia menekankan pentingnya sinergi seluruh OPD. Sekaligus mengusulkan forum khusus bersama para kepala OPD untuk menyepakati strategi implementasi.
“Agar target penurunan kemiskinan dapat dicapai secara lebih optimal,” imbuhnya.
Melalui forum ini, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(red)
