Wujudkan Kemandirian Pangan Lewat Beras Lokal, Pemkab Bojonegoro Luncurkan Gerakan GASPOL

Gaspol
SOSIALISASI : Wujudkan kemandirian pangan lewat beras lokal, Pemkab Bojonegoro luncurkan gerakan GASPOL.(ist/prokopim)

SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari

Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, terus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Salah satunya melalui Gerakan ASN Pelopor Pangan (GASPOL) yang mendorong pemanfaatan beras premium produksi lokal hasil kerja sama dengan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

‎Bupati Bojonegoro Setyo Wahono secara resmi menyosialisasikan gerakan tersebut dalam acara soft launching beras lokal “Rajekwesi” di Ruang Angling Dharma, Rabu (19/8/2026).

‎Bupati Setyo Wahono, dalam sambutannya menegaskan, GASPOL bukan sekadar gerakan jual-beli beras. Lebih dari itu, program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian pangan yang dimulai dari lingkungan pemerintah daerah sendiri.

‎Sebagai salah satu kabupaten penghasil padi terbesar di Jawa Timur, Bojonegoro dinilai memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari hasil produksi daerah sendiri.

‎“Semangat kita untuk membangun kemandirian daerah itu mulai dibangun, dan yang menjadi contoh pertama adalah para ASN,” kata Setyo Wahono dalam keterangan tertulis diterima Suarabanyuurip.com.

‎Pria asli Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo ini meminta para aparatur sipil negara (ASN) menjadi contoh dalam mencintai dan menggunakan produk lokal Bojonegoro.

‎“Saya minta tolong komitmen dari Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi contoh dan bersama-sama bagaimana kita cinta produk Bojonegoro,” lanjutnya.

Baca Juga :   Rest Area Bojonegoro Sediakan Layanan Kesehatan hingga Mamin Gratis bagi Pemudik
Sosialisasi Gaspol
Para pihak terkait foto bersama Bupati Setyo Wahono dan Wabup Nurul Azizah usai kegiatan sosialisasi GASPOL.(ist/prokopim)

‎Menurut Mas Wahono, begitu dia disapa, selama ini masih terjadi kondisi di mana gabah hasil produksi petani Bojonegoro dikirim ke luar daerah. Setelah melalui proses penggilingan dan pengolahan, beras tersebut justru kembali masuk ke Bojonegoro dan dibeli masyarakat dengan harga lebih tinggi karena adanya tambahan biaya transportasi.

‎Karena itu, Pemkab Bojonegoro mendorong proses hilirisasi agar hasil pertanian lokal tidak hanya dijual dalam bentuk gabah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang dikonsumsi masyarakat Bojonegoro sendiri.

‎Bupati berlatar belakang pengusaha ini juga menyebut konsep yang dikembangkan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri mengusung prinsip social entrepreneur. Menurut dia, konsep tersebut menjadi langkah awal yang baik untuk menjaga sekaligus membangun kemandirian hasil produk daerah.

“Ini sebagai awal yang baik untuk menjaga dan membangun kemandirian hasil produk yang ada di Bojonegoro,” katanya.

‎Dalam program GASPOL, Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri juga bekerja sama dengan pengusaha penggilingan padi lokal yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (PERPADI). Kerja sama tersebut salah satunya diarahkan untuk menyerap gabah petani dengan harga yang tetap terjaga.

Baca Juga :   Pemdes Katur Usulkan Jalan Poros Desa Naik Status Jadi Jalan Kabupaten Bojonegoro

‎Selain membantu menjaga stabilitas harga gabah, program ini juga menyediakan beras premium dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui merek “Rajekwesi”, ASN dapat memperoleh beras premium berkualitas dengan harga Rp14.800 per kilogram. Harga tersebut berada di bawah harga pasar dan tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET).

‎Bupati menekankan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada kemampuan BUMD Pangan menjaga kualitas sekaligus menawarkan harga yang kompetitif.

‎“Semuanya itu akan jalan jika BUMD Pangan bisa menjaga kualitas dan harganya kompetitif,” pesan Setyo Wahono.

‎Sebagai tahap awal atau pra-launching, Bupati menginstruksikan seluruh ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Bojonegoro untuk mulai mengonsumsi beras lokal tersebut pada September mendatang.

‎Setiap ASN dan PPPK ditargetkan mengonsumsi sedikitnya 15 kilogram beras lokal setiap bulan.

‎Melalui Gerakan ASN Pelopor Pangan (GASPOL), Pemkab Bojonegoro berharap pemanfaatan produk pangan lokal tidak hanya memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan, tetapi juga menjadi pemantik perputaran ekonomi di daerah.

‎Gerakan tersebut sekaligus diharapkan menjadi bukti bahwa Bojonegoro mampu berdaulat atas hasil pangannya sendiri, sehingga memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha penggilingan, pemerintah daerah, hingga masyarakat secara luas demi mewujudkan Bojonegoro yang lebih sejahtera, bahagia, makmur, dan membanggakan.(fin/adv/prokopim)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait