SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro — Ancaman kekeringan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur belum berakhir. Hingga 31 Agustus 2026, krisis air bersih telah berdampak pada 30 desa di 13 kecamatan dengan jumlah warga terdampak mencapai 5.529 kepala keluarga atau 17.559 jiwa.
Kondisi tersebut masih berpotensi meluas seiring musim kemarau yang berlangsung dan semakin berkurangnya sumber-sumber air warga di sejumlah wilayah. Berdasarkan pemetaan sebelumnya, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan di Bojonegoro jauh lebih luas dibandingkan desa yang saat ini telah mengajukan permintaan bantuan air bersih.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Heru Wicaksi, mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi kekeringan di lapangan.
“Apabila musim kemarau terus berlangsung dan sumber air warga semakin berkurang, maka tidak menutup kemungkinan wilayah terdampak kekeringan akan semakin meluas,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Senin (31/8/2026).
Saat ini, dampak kekeringan telah dirasakan warga di Kecamatan Sumberrejo, Sukosewu, Ngraho, Ngambon, Temayang, Ngasem, Margomulyo, Purwosari, Kedewan, Tambakrejo, Bubulan, Sugihwaras, dan Dander.
Dari 30 desa terdampak, Kecamatan Sumberrejo dan Ngasem menjadi wilayah dengan jumlah desa terdampak paling banyak, masing-masing tujuh desa. Sementara Kecamatan Sukosewu, Ngraho, Ngambon, Tambakrejo, dan Bubulan masing-masing mencatat dua desa terdampak.
Mantan Camat Padangan ini menjelaskan, desa yang mengalami kekurangan air bersih dapat mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD. Selanjutnya, petugas melakukan asesmen dan verifikasi kondisi lapangan sebelum bantuan air bersih didistribusikan.
Penanganan kekeringan tahun ini juga mendapat dukungan cukup besar dari berbagai pihak. Hingga 31 Agustus 2026, sebanyak 311 pengiriman bantuan air bersih telah disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Dari 311 pengiriman bantuan air bersih, tercatat Operator Ladang Minyak dan Gas Bumi (Migas) Banyu Urip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) menjadi pihak yang memberikan kontribusi pengiriman bantuan air bersih terbesar, yakni sebanyak 50 pengiriman melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
”Dalam catatan kami, betul kontribusi EMCL menjadi yang tertinggi sebagai pihak terlibat dalam penanganan kekeringan di Bojonegoro,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Setelah EMCL, bantuan distribusi air bersih juga datang dari Palang Merah Indonesia (PMI) sebanyak 32 pengiriman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebanyak 22 pengiriman, Lazis Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebanyak 15 pengiriman, serta berbagai lembaga lainnya.
Dukungan penanganan kekeringan juga diberikan Badan Sosial (BBS) sebanyak 13 pengiriman, Perhutani sebesar 7 pengiriman, Lembaga Manajemen Infak (LMI) sebanyak 6 pengiriman, Lazismu sebanyak 5 pengiriman, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebanyak empat pengiriman, dan sejumlah pihak lainnya.
Selain distribusi air bersih, penanganan kekeringan juga diperkuat dengan bantuan sarana pendukung. Hingga akhir Agustus, tersedia 311 tangki air dengan total volume mencapai sekitar 1,55 juta liter, 107 lembar terpal, 246 buah jeriken, 26 unit tandon, serta 63 unit gentong.
Heru, begitu karib disapa, menegaskan, masyarakat dan pemerintah desa diminta tidak menunggu kondisi kekurangan air semakin parah. Desa yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih diharapkan segera menyampaikan permohonan bantuan kepada BPBD Bojonegoro.
Langkah cepat itu dinilai penting karena kekeringan tahun ini masih berpotensi berkembang. Sebelumnya, BPBD telah memetakan puluhan desa di sejumlah kecamatan sebagai wilayah yang memiliki potensi terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026.
”Dengan kondisi saat ini, keterlibatan berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program CSR seperti yang dilakukan EMCL, menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan penanganan darurat pemerintah daerah ketika kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat,” tandas Heru.(fin)
