“Wayah rendheng ora iso ndhodhok, wayah ketigo ora iso cewok.”
Jika diterjemahkan secara bebas adagium lawas itu berarti, “Ketika musim penghujan tak bisa jongkok, ketika musim kemarau tak bisa cebok.” Perumpamaan berbahasa Jawa pada medio 1970-1980-an ini, populer di daerah tepian Bengawan Solo seperti Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, dan Kabupaten Tuban.
Di tiga wilayah itu jika kemarau masyarakat kesulitan air, karena sungai terpanjang di Jawa tak lagi bisa jadi gantungan hidup. Sedangkan saat musim penghujan air tumpah ruah, bahkan sungai sepanjang 600 Km membelah 16 kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebut melahirkan banjir.
Bagi warga sekitar Bengawan Solo ritus amuk alam tersebut, tak ubahnya agenda yang telah terjadwal secara turun temurun. Banjir akibat luberan sungai yang bermuara dari Pegunungan Sewu di atas Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah hingga pantai utara Jawa Timur di Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik itu menjadi suguhan setiap penghujan datang.
Sedangkan kala musim kemarau tiba, sungai yang oleh warga sekitar disebut, Nggawan, itu nyaris tak menyisakan air. Di dua provinsi depositnya tak mampu mengaliri lahan pertanian seluas 879.591 hektar dengan hampar baku sawah 649.500 hektar. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro, sesuai data dari situs Satu Data Bojonegoro, terdata lahan pertanian di bantaran sungai itu seluas 153.000 hektar yang mengular di 18 dari 28 wilayah kecamatan. Dari jumlah itu seluas 15.000 hektar diantaranya ditetapkan sebagai lahan sawah abadi. Irigasinya menggunakan air sungai yang berkelindan dari barat di wilayah Kecamatan Margomulyo, dan berakhir di wilayah timur di Kecamatan Baureno.
“Kalau mau jujur sebagian besar lahan pertanian disini, mengandalkan banyu (air) Nggawan,” ujar sejumlah petani di wilayah Purwosari, Bojonegoro, Jumat (2/10/2026). “Tapi kalau sudah ketigo (musim kemarau-Red) seperti sekarang, sawah kami sulit mendapatkan air,” timpal petani lainnya.
Kemarau tahun ini memang berbeda. Di saat siklus musim kering tiba, pada paruh 2026 datang El Nino. Fenomena iklim global memanasnya suhu permukaan air laut, di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur di atas kondisi normal, tersebut turut berkonstribusi pada parahnya kekeringan. Apalagi fenomena yang hadir tiga tahunan itu, bakal menyatroni sejumlah titik di wilayah Nusantara hingga awal 2027. Memanasnya suhu di samudra terbesar di jagad, luasnya sekitar 165 juta Km2, berpengaruh terhadap pemanasan negara sekitarnya.
Tersebab itu pula, menurut Kalaksa BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, El Nino juga menyebabkan mundurnya musim penghujan. Seharusnya puncak kemarau di tanah air tahun ini pada Agustus hingga September, namun memasuki bulan Oktober belum ada tanda-tanda tetes air langit luruh ke bumi. BMKG memprediksi hujan akan turun pada akhir tahun 2026, kisaran bulan November hingga Desember.
Petani Diimbau Efisiensi Air
El Nino yang datang bersamaan kemarau, kian menjadikan musim kering kali ini ekstrem. Sudah lebih dari dua bulan tak setetes pun gerimis turun. Hal itu kian memperpuruk nasib wong tani di bumi Angling Dharma. Sumber air seperti sumur untuk pertanian, embung, dan bendung mulai menyusut drastic airnya, bahkan diantaranya telah kerontang.
Sejumlah petani mengaku mengalami penurunan hasil panen, akibat tanaman kekurangan air dan serangan hama. Seperti yang menimpa petani asal Mediyunan, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Rohmad. “Cuaca panas yang terjadi terus menerus tiga bulan terakhir ini, menyebabkan tanaman jagung dan lainnya mongering dan bongkolnya berukuran kecil,” paparnya saat ditemui SuaraBanyuurip.com di sekitar ladangnya akhir September lalu.
“Isi jagungnya tidak ada, kalau pun ada bijinya minim sekali. Jadi hasil panen saya tahun ini menurun,” tambah Rohmad. Biasanya dari sepetak lahannya masih menghasilkan 15-20 sak, tahun ini panennya tak sampai 10 sak.
Nasib lebih tragis justru menimpa petani Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, sentra ladang minyak Banyu Urip, Blok Cepu. Tanaman jagung yang selama ini juga menjadi andalan petani di musim kemarau, saat ini hasilnya benar-benar turun drastis.
Kemarau kali ini disertai suhu panas ekstrem, ungkap petani Heri Setiono, menyebabkan sungai serta embung mengering. Tanaman jagung di wilayah penghasil minyak paling besar di Indonesia itu diserang hama tikus. Jagung memang sudah panen, tapi hasilnya turun drastis. Selain faktor cuaca musim kemarau juga adanya serangan hama.
“Kalau dikatakan rugi, itu pasti, Mas. Mau bagaimana lagi ini faktor alam, semoga tahun depan tidak seperti ini,” ujar Heri Setiono.
Kendati telah dicabik-cabik kekeringan ekstrem selama dua bulan lebih terakhir, namun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, mengklaim kondisi pertanian di wilayah yang dibelah Sungai Bengawan Solo masih aman. Sesuai pengamatan petugas pertanian di lapangan, sampai bulan September kondisi pertanaman masih terkendali.
“Sama sekali belum ada laporan yang masuk, tanaman mengalami puso atau gagal panen total,” sergah Kepala DKPP Bojonegoro, Zaenal Fanani.
Dampak kekeringan saat ini berada pada kategori cekaman air ringan, hingga sedang atau berpotensi terancam. Sebagian tanaman yang sebelumnya terdampak juga telah berhasil pulih. Datanya ada sekitar 45 hektar terdampak kekeringan telah pulih kembali.
Sesuai rekapitulasi pengamatan petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) di desa dan kecamatan, wilayah yang mengalami cekaman kekurangan air antara lain Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro; Desa Sidobandung, Kemamang, Bulu, Bulaklo, dan Desa Kedungbondo di Kecamatan Balen. Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander; Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas–khususnya petak persemaian; Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman; Desa Tlogohaji, Kecamatan Sumberrejo yang sudah panen dengan komoditas kedelai; serta Desa Kedewan dan Beji, Kecamatan Kedewan.
Total luasan kumulatif yang tercatat terdampak atau terancam kekurangan air mencapai 150,5 hektare. Dari luasan tersebut 45 hektare telah pulih, dan luas tambah serangan (LTS) pada periode berjalan mencapai 17 hektare.
Pada musim kemarau saat ini, mayoritas lahan yang terdata masih dalam kondisi tanaman berdiri atau standing crop dengan umur bervariasi. Tanaman padi sebagian besar berada pada fase vegetatif akhir, hingga pengisian bulir dengan umur 20–70 hari setelah tanam (HST). Luasan kritis padi yang dipantau ketat mencapai sekitar 70–85 hektare, termasuk 60 hektare di Pacul, dan 15 hektare di Sidobandung.
Sementara itu, tanaman palawija seperti jagung dan kedelai relatif aman, karena sebagian besar telah memasuki umur tua atau menjelang panen. Di Tlogohaji, misalnya, terdapat sekitar 25 hektare tanaman kedelai yang memasuki fase panen. Sementara tanaman di Kedewan dan Beji berangsur memasuki masa panen atau telah pulih.
”Untuk petak sawah yang belum terolah di daerah tanpa jaminan air, petani kita imbau menunda mengolah tanah untuk mencegah kerugian,” tutur Zaenal Fanani.
Di sektor pertanian potensi kerugian terbesar terjadi apabila kekeringan menyerang tanaman padi pada fase pembungaan, hingga pengisian bulir. Hal itu berisiko menyebabkan gabah hampa. Oleh karena itu pemerintah melakukan sejumlah langkah mitigasi, termasuk pompanisasi, dan pengaturan giliran air. Potensi gagal panen terus ditekan agar petani tetap memperoleh hasil panen yang optimal.
Sesuai pula dengan hasil mitigasi lapangan dari DKPP Bojonegoro, penyebab utama kekeringan merupakan kombinasi dari tiga item. Yakni, penurunan curah hujan secara drastis saat puncak musim kemarau, menyusutnya debit air irigasi teknis maupun air permukaan pada jaringan sekunder dan tersier, dan fluktuasi elevasi tampungan air waduk dan bendungan akibat tingginya kebutuhan suplai irigasi.
”Kami telah menyiagakan dan memobilisasi pompa air berbagai ukuran ke titik-titik rawan kekeringan,” sebut Zaenal Fanani. Pompa tersebut untuk menyedot sumber air permukaan terdekat maupun sumur dangkal.
Selain itu DKPP berkoordinasi dengan pengelola pengairan, termasuk PU SDA dan BBWS, untuk mengatur debit, serta jadwal pembukaan pintu air dari waduk. Seperti jaringan Waduk Pacal, untuk menyelamatkan tanaman yang memasuki fase generatif. Pemanfaatan sumur bor dan jaringan irigasi air tanah dangkal (JIAT) yang telah dibangun pemerintah bersama kelompok tani juga terus dioptimalkan.
Lebih dari itu petani juga diimbau mematuhi tata tanam, terutama tidak memaksakan penanaman padi pada musim kemarau kedua. Apalagi untuk wilayah yang tidak memiliki dukungan irigasi teknis. Mereka disarankan replanting tanaman padi ke palawija yang lebih hemat air. Seperti komoditas jagung, kedelai, dan kacang hijau, maupun hortikultura yang sesuai dengan ketersediaan air di wilayah setempat.
Kendati pontang panting akibat kekeringan, dan merosotnya deposit air untuk irigasi pertanian, namun Zaenal Fanani tetap optimis tak berpengaruh terhadap produksi pangan di daerah yang dipimpin Bupati dan Wabup, Setyo Wahono dan Nurul Azizah, tersebut. Luas lahan tanam yang terancam krisis air, hanya sebagian kecil dari total puluhan ribu hektare baku sawah di Bojonegoro. Sedangkan sentra produksi pangan yang didukung aliran Bengawan Solo, dan jaringan irigasi teknis lainya masih produksi.
Memang jika diprosentase lahan pertanian yang terancam krisis air dengan total lahan pertanian di Bojonegoro tak perlu dikhawatirkan. Satu data Bojonegoro menyebut, pada tahun 2024 total lahan sawah seluas 83.197 hektar, lahan beririgasi seluas 36.737 hektar, dan seluas 46.460 hektar berupa lahan tadah hujan.
“Stok dan pasokan beras daerah dipastikan tetap aman dan surplus,” ujar Fanani. Walau demikian, tambah pejabat Eselon 2 yang ramah itu, petani diminta menerapkan manajemen air secara efisien. Termasuk sistem pengairan berselang (intermittent irrigation) atau giliran pengairan. Lahan juga tidak perlu terus-menerus digenangi secara berlebihan.
Sedangkan untuk program jangka panjang, DKPP Bojonegoro perlu memperluas pembangunan, dan memperbaiki jaringan irigasi tersier, embung desa, serta sumur bor pertanian yang terintegrasi di wilayah kantong tadah hujan. Termasuk pula normalisasi saluran pembuang dan irigasi, agar distribusi air lebih merata hingga ke ujung petak.
“Pemerintah daerah melalui DKPP siap mendampingi, dan mengoptimalkan sarana yang ada demi memastikan standing crop kita terselamatkan sampai panen,” demikian tandas Zaenal Fanani.
Saban Hari Dropping Air Bersih
Musim kemarau yang diikuti siklus tiga tahunan El Nino tak hanya berdampak pada lahan pertanian. Sejumlah titik permukiman penduduk pun terimbas kekeringan. Data dari BPBD Bojonegoro menyebut, sebanyak 75 desa dari 20 wilayah kecamatan dilaporkan krisis air bersih. Hal itu, diantaranya, akibat sumur, embung, sendang, maupun bendungan di kawasan itu menyusut debit airnya, bahkan diantaranya telah kering kerontang.
Warga pun mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Terdata di musim terik yang disertai suhu rata-rata melebihi 30 derajat Celsius itu, dirasakan penduduk dari 419 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 28 kecamatan. Daerah yang pada jaman kolonial Belanda dikenal dengan lebatnya hutan jati itu, sejak dua bulan terakhir didekap kekeringan.
“Bantuan air ini sangat bermanfaat bagi kami karena bisa mencukupi kebutuhan keluarga, seperti memasak, minum, dan kebutuhan lainnya,” kata Sakidin warga Dusun Klumpang, Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro.
Di siang yang kering itu Sakidin bersama warga Desa Sendangharjo menerima droping air bersih. Di desa tepian hutan jati tersebut sumur telah mengering sejak dua bulan terakhir, sehingga menyulitkan masyarakat memenuhi kebutuhan air bagi rumah tangga.
“Bantuan ini sangat berarti bagi kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Suti, warga Dusun Gampeng, Desa Butoh, Kecamatan Ngasem usai menerima bantuan droping air bersih dari PT GMT dan SuaraBanyuurip.com. “Semoga kebaikan ini mendapat balasan dari Allah SWT,” tuturnya.
Sejumlah warga di sana mengatakan, hampir seluruh sumur di warga sudah tak ada airnya sejak bulan awal Agustus lalu. Tanpa kedatangan mobil tangka yang melakukan droping air bersih, warga bisa tak mandi.
“Alhamdulillah dapat bantuan air, jadi bisa mandi, minum, dan masak,” kata Kamsri, warga lain saat ditemui secara terpisah usai menerima bantuan air bersih.
Tak sedikit warga menyatakan, sejak sumur mengering dan embung tak bisa diharapkan lagi, mereka hanya mengandalkan droping air dari luar desa. Mereka dipaksa oleh keadaan untuk berhemat air.
“Mudah-mudahan bantuan yang disalurkan bermanfaat, dan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat setempat,” ujar Pemimpin Umum SuaraBanyuurip.com, Mugito Citrapati seraya menambahkan, kebutuhan paling dasar dari warga di sejumlah desa yang mengalami kekeringan akibat kemarau panjang saat ini adalah air bersih.
Sedangkan Kalaksa BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, mengatakan, jika merunut siklus tiga tahunan El Nino, luas wilayah terdampak kekeringan tahun ini lebih rendah dibanding 2023. Data per September 2026 terdapat 75 desa di 20 kecamatan terdampak kekeringan. Sementara pada 2023, kekeringan melanda 125 desa di 24 wilayah kecamatan. Sedangkan pada 2025 jumlah wilayah terdampak hanya 15 desa.
“Kalau dibanding tahun lalu ya tentu meluas, karena tahun lalu kan kemarau basah,” kata Heru Wicaksi kepada SuaraBanyuurip.com melalui pesan WhatsApp, Senin (28/9/2026) lalu.
Mengutip data dari BPBD Bojonegoro, dari 75 desa terdampak kekeringan tahun ini, Desa Nganti, Kecamatan Ngraho, menjadi wilayah dengan kondisi paling terdampak. Untuk membantu masyarakat terdampak, BPBD melakukan droping air bersih. Selain berkoordinasi dengan dinas teknis, yaitu Dinas Cipta Karya dan PU Sumber Daya Air (SDA), untuk penanganan dan tata kelola air.
Dinas Cipta Karya sendiri sampai saat ini sudah mengusahakan sumur bor di sekitar 400 titik. Sementara untuk Dinas PU SDA eksisting embung di sekitar 400 titik. Heru Wicaksi berharap semua program yang telah disiapkan pemerintah daerah melalui dua instansi itu, berjalan sesuai harapan sehingga ada solusi strategis jika terjadi musim kering seperti tahun ini.
Kalau idealnya kebutuhan air bersih setiap orang sebanyak 14 liter, program droping air bersih yang sifatnya membantu dari BPBD masih belum ideal. Tercatat sampai saat ini BPBD baru mendistribusikan 626 tangki, atau sekitar 3.130.000 liter air bersih.
Dalam pelaksanaan droping air, BPBD juga menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya akses jalan menuju titik kekeringan yang kadang sulit dijangkau. Praktik di lapangan, ketika distribusi air diarahkan hanya ke satu titik, tidak akan terbagi ke lokasi terdampak lainnya.
“Selain itu sumber air susah didapat karena kering di musim kemarau, airnya asin, atau debitnya mengecil,” kata Heru Wicaksi.
Dia mengimbau, masyarakat tetap tenang dan menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Warga yang mengalami kekurangan air juga diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah desa agar dapat ditindaklanjuti.
Heru Wicaksi mafhum jika kekeringan tak bisa diselesaikan dengan sekadar droping air bersih. Lebih dari itu mencari akar permasalahan dari kekeringan itu sendiri, harus menjadi perhatian utama. Perlu pula menyentuh akar persoalan dengan meningkatkan kemampuan wilayah dalam menyimpan air saat musim hujan, untuk selanjutnya dipergunakan ketika terjadi krisis air.
“Bagaimana kita bisa menyimpan disaat berlebih, untuk menutup ketika terjadi kekurangan,” ujarnya. Dinilainya, program sumur resapan untuk permukiman perlu kembali digalakkan. Selain itu kondisi waduk, dan embung perlu dievaluasi, baik dari sisi teknis kosntruksinya maupun penentuan lokasinya, agar mampu menangkap limpahan air hujan secara maksimal.
Tanah Bojonegoro berjenis liat yang susah menyerap air. Program-program seperti sumur resapan untuk pemukiman perlu digalakkan. Waduk, embung apakah sudah ideal secara teknis bangunan dan terstruktur dalam titik lokasi, untuk secara maksimal menangkap run off (luberan-Red) air hujan.
Dia juga mendorong eksplorasi lebih lanjut terhadap potensi sungai bawah tanah di Bojonegoro sebagai salah satu alternatif sumber air. Sistem ini telah dikembangkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogjakarta.
Lapisan alternatif dari solusi yang ditawarkan Heru Wicaksi maupun Zaenal Fanani, patut untuk dijadikan program ke depan. Para petinggi di Pemkab Bojonegoro dengan segala potensi Migasnya, tentunya tak ingin daerahnya kembali pada adagium lawas yang sudah lama terlupakan oleh kemajuan jaman. Lebih dari itu tak perlu lagi muncul ibarat tua yang menyebut, “Wayah rendheng ora iso ndhodhok, wayah ketigo ora iso cewok.” (sasongko)
