SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro — Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta bukti nyata dari setiap riset yang dihasilkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Sebab riset yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Bslanja Daerah (APBD) diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen dan laporan saja.
Sekretaris Komisi A, Mustakim, mengingatkan, bahwa BRIDA memang bukan eksekutor program. Namun justru karena itu, BRIDA harus memastikan kajiannya dipakai sebagai dasar kebijakan dan program, serta bisa direplikasi masyarakat.
Oleh karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpendapat, BRIDA harus memberikan rekomendasi kajian atau riset kepada pimpinan dan lembaga terkait jika butuh rekomendasi kebijakan dan program.
“Juga mensosialisasikan semaksimal mungkin hasil riset dan kajian, agar bisa direplikasi seluas-luasnya oleh masyarakat,” kata Mustakim kepada Suarabanyuurip.com, Rabu (11/11/2026).
Pria ramah ini menilai, keberhasilan riset harus bisa diukur secara nyata, bukan sekadar dinilai dari tebalnya dokumen.
“Agar indikator keberhasilan riset bisa diukur, tidak hanya berhenti di dokumen,” tegasnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi A, Choirul Anam, mengamini sikap tersebut. Ia meminta BRIDA memastikan dampak riset benar-benar sampai ke warga.
“Mudah-mudahan riset, kajian, dan inovasi dampaknya bisa dirasakan masyarakat, tidak hanya riset di atas kertas saja,” ujar legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Terpisah, Kepala BRIDA Bojonegoro, Dilli Tri Wibowo, memaparkan tentang salah satu kajian yang tengah berjalan, yakni metode pengembangan kawasan sumber air baru di Bojonegoro. Kajian itu menyasar bagaimana sumber air bisa ditangkap, didistribusikan, dan dijaga dengan baik.
Pihaknya memgaku sudah bertemu dengan tiga fakultas dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, yakni Fakultas Kehutanan, Geografi, dan Teknik Sipil.
“Hasil sementara ada pada peta penerapan metode perkembangan kawasan sumber air baru di Kabupaten Bojonegoro,” bebernya.
Dilli, sapaan akrabnya mengakui, pengembangan sumber air baru tidak bisa langsung menghasilkan air dalam satu tahun. Karena itu, BRIDA memberikan sejumlah rekomendasi kepada pimpinan daerah.
Salah satu rekomendasi ialah, air buangan rumah tangga seharusnya dikumpulkan di satu titik dan dikembalikan lagi ke dalam bumi. Di sektor pertanian pun demikian, sumur baru yang dibuat harus diimbangi dengan pengembalian air buangan ke satu titik.
BRIDA juga menyoroti limpasan air hujan dari genteng yang selama ini jatuh tidak beraturan. Air itu, kata Dilli, seharusnya dikumpulkan dalam satu titik dengan konsep zero run off, lalu dibuatkan pipa penerus sedalam sumur yang bisa diambil masyarakat, sekitar 30 sampai 40 meter.
Untuk wilayah selatan, pada lengkung punggung bukit, UGM akan menerapkan rumpun bambu untuk mengikat jatuhan air di lereng bukit. BRIDA pun merekomendasikan OPD terkait mengalokasikan belanja pohon bambu yang hasilnya bisa terukur, daripada pohon beringin.
“Nanti kami juga akan izin ke Perhutani, untuk pemanfaatan wilayah peralihan, yakni perbatasan antara Perhutani dan pemkab untuk digunakan sebagai sumber air baru,” pungkas Dilli.(fin)
