SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro menghadapi ancaman defisit air, banjir, kekeringan, alih fungsi lahan, hingga degradasi hutan jati. Berkenaan hal itu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro, mulai menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk 30 tahun ke depan.
Dokumen tersebut dibahas melalui Konsultasi Publik I yang digelar DLH Bojonegoro di Creative Room Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (12/11/2026).
Sekretaris DLH Bojonegoro, Sahid, mengatakan, RPPLH menjadi pijakan penting untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang terencana, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, diperlukan dalam penyusunan kebijakan tersebut.
“Melalui konsultasi publik ini, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan dokumen RPPLH,” ujar Sahid.
Dia menegaskan, setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam juga perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH).
Dengan begitu pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kualitas lingkungan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh pihak.
“Apa yang kita rencanakan dan laksanakan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas lingkungan hidup,” ungkapnya.
Bojonegoro memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Daerah ini mempunyai potensi ekonomi besar dari sektor minyak dan gas bumi (migas), bahan galian, pertanian, serta kawasan hutan jati yang luas.
Namun, potensi tersebut juga diikuti tekanan terhadap lingkungan. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya defisit air, tingginya kerawanan banjir dan kekeringan, perubahan fungsi lahan, degradasi hutan jati, serta peningkatan volume sampah dan limbah.
Tanpa pengelolaan yang terukur, lanjut Sahid, pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dikhawatirkan melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, konsultan penyusun RPPLH dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Ema Umilia, menjelaskan, dokumen tersebut disusun secara komprehensif dengan pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik ekoregion, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan dinilai tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Melainkan diperlukan perencanaan terpadu untuk memastikan fungsi lingkungan tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan pemanfaatan sumber daya alam, dan berkelanjutan.
“Ini adalah bentuk komitmen kita agar fungsi lingkungan tetap terjaga bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang,” jelasnya.
Dari sisi regulasi, penyusunan RPPLH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025.
Ema, begitu sapaan akrabnya, menjelaskan, berdasarkan ketentuan tersebut, dokumen RPPLH kabupaten/kota wajib ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) paling lambat tiga tahun sejak PP Nomor 26 Tahun 2025 disahkan, atau hingga Juni 2028.
Melalui dokumen perencanaan jangka panjang ini, Pemkab Bojonegoro diharapkan memiliki arah kebijakan yang lebih terukur dalam menyelaraskan pembangunan ekonomi, industri, sektor agraria, dan penataan ruang dengan kelestarian ekosistem daerah.(fin)
