SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Hampir 4 ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) TK, SD, dan SMP di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, hingga kini belum menerima Kartu BPJS Kesehatan. Padahal mereka sudah menandatangani surat keikutsertaan calon peserta BPJS Kesehatan, dan dipotong gajinya.
Salah satu GTT yang enggan menyebutkan namanya, mengaku, jika pada bulan Mei lalu, tunjangannya telah dipotong sebesar 2 persen atau sebesar Rp36.173 untuk membayar biaya BPJS Kesehatan. Namun sampai sekarang ini belum ada tindak lanjut sama sekali.
“Katanya sudah didaftarkan bulan Mei lalu, tapi kok sampai akhir bulan Juni belum dapat kartu BPJS Kesehatan,” ujar guru wanita tersebut kepada suarabanyuurip.com, Rabu (26/6/2019).
Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Hanafi, mengatakan, semua anggaran untuk BPJS Kesehatan sudah ditransferkan sejak bulan lalu. Sehingga, semua urusan ada di BPJS Kesehatan.
Data di Dinas Pendidikan, ada 3.912 GTT/PTT yang didaftarkan BPJS Kesehatan. Sementara anggaran yang disiapkan Pemkab melalui APBD Bojonegoro tahun ini adalah masing-masing GTT PTT adalah sebesar 3 persen atau Rp56.000. Sementara 2 persennya, atau senilai Rp36.173 diambilkan dari tunjangan.
“Potongan dua persen itu, sudah kesepakatan GTT/PTT sendiri karena ingin mendapatkan jaminan sosial,†ujar Hanafi
Untuk jumlah gaji GTT dan PTT yakni GTT K2 dari awalnya Rp1 juta, GTT non K2, Rp600.000, GTT non NUPTK sebesar Rp250.000 setiap bulannya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro Achmad Yatim, mengatakan, transfer yang dilakukan dari Dinas Pendidikan adalah melalui KPPN, bukan langsung transer ke BPJS Kesehatan.
“Karena kita tidak menerima uang sepeserpun dan itu larangan keras,” tukasnya.
Setelah itu lanjut Yatim, pihaknya akan melakukan cetak kartu sesuai dengan transfer pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.(rien)
