ADD Besar, Angka Kemiskinan di Gayam dan Mojodelik Masih Tinggi

Kemiskinan Gayam.
FOTO ILUSTRASI : Penggembala kambing sedang melintas depan Well Pad C Banyu Urip, Blok Cepu di wilayah Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – Desa Gayam dan Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mendapatkan alokasi dana desa (ADD) Rp2 miliar. Namun, meski punya ADD besar, jumlah warga miskin di dua desa penghasil migas Banyu Urip, Blok Cepu, itu terbilang cukup tinggi.

Kabid Perimbangan dan PAD lainnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Achmad Suryadi mengatakan, desa penerima ADD tertinggi masih di Gayam dan Mojodelik mendapat pagu ADD lebih dari Rp 2 miliar.

“Total keseluruhan anggaran ADD dari 12 desa di Kecamatan Gayam tembus hingga Rp 13 miliar,” katanya, Rabu (6/7/2022).

Namun, meski ADD besar, jumlah angka kemiskinannya lumayan tinggi. Misalnya di Gayam sebanyak 2.126 warga miskin, di Mojodelik 2.140 warga miskin, dan di Desa Beged ada 1.914 warga miskin. Sementara dari keseluruhan di Kecamatan Gayam sebanyak 18.750 warga miskin.

“Data tersebut mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021 lalu,” kata Suryadi.

ADD Besar, Angka Kemiskinan di Gayam dan Mojodelik Masih Tinggi
POTRET KEMISKINAN : Wanita senja sedang menggembalakan kambing di pinggir jalan Gayam karena ladang penggembalaan beralih fungsi. (dok/sbu)

Dia mengatakan, dengan kenaikan ADD ini, harapannya juga harus seimbang dengan pembangunan infrastruktur desa atau mengurangi tingkat kemiskinan. Apalagi ADD di dua desa tersebut naik di 2021 ini.

Kepala Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam Yuntik Rahayu saat dikonfirmasi mengatakan, masih ada warga miskin meski jumlahnya tidak banyak di tahun ini. Menurut data miskin daerah (damisda) untuk masyarakat miskin di Desa Mojodelik sebanyak 335 yang terdata.

“Itu dari jumlah individu masyarakat sebanyak 4.315 jiwa,” katanya kepada suarabanyuurip.com.

Dia mengatakan, tentu harapannya ADD untuk memaksimalkan pembangunan desa. Sebab, saat ini dana desa (DD) turun dan programnya banyak yang dari pemerintah pusat dan daerah.

“Sementara prioritas desa hanya 32 persen untuk anggaran DD. Jadi, di kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan manusia banyak menggunakan sumber dana ADD,” katanya.

Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, desa penghasil migas tentu kurang sesuai jika tingkat kemiskinannya tinggi. Karena memiliki ADD yang cukup besar.

“Jadi, harus dimaksimalkan rencana kerjanya. Karena kurang pas jika desa di ring satu atau desa penghasil migas warga miskinnya tinggi,” katanya.(jk)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *