SuaraBanyuurip.com – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mewanti-wanti kepala desa agar menggunakan dana desa (DD) secara transparan, akuntabel dan bijak, di tengah kondisi anggaran yang cukup menantang.
“Gunakan Dana Desa dengan bijak. Hindari penyalahgunaan wewenang. Di masa transisi ini, kita butuh gotong royong dan inovasi untuk menggali potensi desa agar PADesa bisa meningkat,” pesan Bupati Wahono saat memberi sambutan usai melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga Kepala Desa (Kades) hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) tahun 2026 di Pendopo Malowopati, Rabu (29/04/2026).
Ketiga Kepala Desa hasil Pilkades PAW yang dilantik adalah Tohir sebagai Kepala Desa Ketileng, Kecamatan Malo; Eki Sarifudin Rohmanto sebagai Kepala Desa Kalicilik, Kecamatan Sukosewu; Sumi sebagai Kepala Desa Purworejo, Kecamatan Padangan.
Bupati Wahono juga mengingkatkan masa jabatan Kades PAW ini merupakan penerus dari periode yang sedang berjalan (kurang lebih 2 tahun). Sehingga para kades agar segera tancap gas dalam penyusunan dan mengelola APBDes.
“Mari bersama-sama sukseskan program-program pembangunan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Karena keberhasilan pembangunan di Bojonegoro sangat bergantung pada soliditas pemerintah di tingkat desa,” tegasnya.
Untuk itu, Bupati Wahono berpesan kepada tiga kades PAW yang dilantik segera melakukan rekonsiliasi dan merangkul seluruh elemen desa, mulai dari perangkat desa, BPD, hingga warga yang sebelumnya berbeda pilihan. Sebab, dinamika politik di tingkat desa pasca pemilihan seringkali menyisakan perbedaan di tengah masyarakat.
“Tugas pertama adalah membangun harmoni. Bapak dan Ibu tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan sinergi dengan BPD. Lapangkan dada, rangkul semuanya demi kemajuan desa,” pesan Bupati asli Bojonegoro dari Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, itu menyadari.
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Asisten I Setda, Staf Ahli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta tokoh masyarakat dari masing-masing kecamatan.(red)
