Suarabanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta – Masyarakat miskin akan mendapat paket bantuan rice cooker listrik atau penanak nasi listrik (BPNL). Bantuan tersebut akan dibagikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2023. Jumlahnya mencapai 680 ribu unit.
Sebagai gambaran, syarat penerima rice cooker gratis dari pemerintah ini merupakan masyarakat yang merupakan keluarga penerima manfaat (KPM). Secara lebih rinci, target penerima penanak nasi listrik ini yakni KPM dengan kriteria rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA, karena berdasarkan survei PLN pelanggan 450 VA dan 900 VA mayoritas memakai LPG 3kg.
Sedangkan di luar daya 450 VA dan 900 VA akan dilakukan validasi oleh kepala desa termasuk pengguna LPG 3 kg. Bantuan yang akan dibagikan senilai Rp500.000 per KPM.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi menilai program bantuan rice cooker merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
“Kami mendukung program pemberian rice cooker yang berfungsi sebagai penanak nasi sekaligus penghangat nasi. Karena peralatan tersebut tidak membutuhkan perubahan daya listrik, dan juga tidak perlu mengganti peralatan masak. Jadi masyarakat penerima barang tidak terbebani, bahkan dimudahkan dalam hal memasak,” kata Bambang dalam keterangan persnya.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, dari informasi yang ia dapatkan, daya listrik dari rice cooker ini juga tidak terlalu besar, namun dari sisi efisiensi jauh lebih murah daripada memasak menggunakan elpiji. Sehingga selain membuat praktik memasak menjadi lebih mudah, juga lebih murah bagi masyarakat kurang mampu.
“Program ini kami nilai saling menguntungkan, baik pemerintah maupun masyarakat penerima barang. Pemerintah diuntungkan dengan adanya pengurangan beban subsidi dan emisi karbon, sedangkan masyarakat penerima manfaat lebih efisien biaya dan lebih mudah memasaknya” ungkap Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV tersebut.
Menurut dia, keuntungan lainnya memasak menggunakan rice cookee tidak akan ada nasi basi keesokan harinya yang mubazir, karena alat tersebut sekaligus penghangat nasi. Semua beras yang dimasak akan termanfaatkan lebih maksimal. Dengan program ini, minimal masyarakat kurang mampu bisa merasakan makan nasi hangat 24 jam, bukan hanya pada saat pagi hari setelah selesai masak.
“Ini bentuk komitmen keberpihakan pemerintahan Presiden Jokowi terhadap masyarakat kecil,” tegas Bambang dikutip dari Parlementaria.
Senada disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Sartono. Ia berharap bantuan penanak nasi listrik membantu mengurangi konsumsi LPG masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat juga akan terbantu.
“Masyarakat membutuhkan bantuan real yang dapat meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin yang akan mendapatkan bantuan BPNL,” sambung Sartono.
Terkait tujuan program BPNL tersebut, Sartono mengatakan Indonesia tetap berkomitmen dalam transisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Mayoritas masyarakat kurang mampu di daerah masih menggunakan kompor LPG, kayu bakar, bahkan arang untuk memasak nasi.
“Maka dengan mengurangi penggunaan LPG, tentu Indonesia telah berkontribusi dalam mengurangi efek gas rumah kaca dan pemanasan global,” tandasnya.
Namun Politisi Partai Demokrat itu mengingatkan, agar pemerintah menyiapkan data yang tepat terkait penerima bantuan penanak nasi listrik tersebut, agar pembagiannya tepat sasaran.(suko)
