Suarabanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Bojonegoro – Dugaan pemotongan bantuan sosial (Bansos) terjadi di Dusun Ngantru, Desa Sekaran, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pemotongan dana bansos dilakukan oleh oknum perangkat desa sejak 2020 sampai 2022 untuk pembangunan masjid dusun setempat. Nilai potongan jumlahnya bervariatif hingga mencapai Rp 900.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).
Menurut sumber penerima bansos yang enggan disebut identitasnya menyampaikan, dirinya menerima bansos Covid-19 sebanyak empat kali. Dua kali pada tahun 2020 dan dua kali di tahun 2021. Total bansos yang diterima sebesar Rp 600.000.
Namun pada pencairan bansos tahap I tahun 2020, lanjut dia, dipotong Rp 100.000. Kemudian pencairan tahap II dipotong lagi Rp200.000.
“Saat 2021 ada dua kali potongan. Totalnya Rp 300 ribu,” ujarnya.
Kemudian, sumber tadi melanjutkan, pada tahun 2021, dirinya kembali mendapat dua kali bansos. Totalnya sebesar Rp1.200.000.
“Saat itu dipotongan Rp300.000 setiap penerimaan. Kalau tidak salah, saat itu BLT Dana Desa. Jadi total potongan mulai 2020 sampai 2021 sebesar Rp 900.000,” bebernya.
Sumber tadi mengaku, dirinya tidak lagi mendapat bansos pada 2022, setelah menanyakan perihal penggunaan dana potongan tersebut.
“Sekarang tidak lagi menerima bantuan. Mungkin karena saya menanyakan kegunaan dana potongan itu,” ucapnya.
Menurut dia, semua penerima bansos di Dusun Ngantru, termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), juga dipotong dengan jumlah bervariatif. Kepala Dusun memerintahkan kepada Ketua RT untuk mengambil uang potongan ke rumah warga yang memperoleh bantuan.
“Ketua RT selanjutnya menyerahkan hasil pungutan itu kepada Kepala Dusun, kemudian diserahkan kepada panitia pembangunan masjid. Untuk bulan November 2022 kemarin sepertinya dari ketua RT langsung diserahkan kepada panitia pembangunan masjid,” kata sumber itu.
Sebenarnya, kata dia, banyak warga yang tidak sepakat dan keberatan dengan pemotongan itu. Namun, warga tidak berani melawan karena diancaman jika tidak membayar bantuan akan dipindahkan kepada warga lainnya.
“Otomatis, warga kan juga takut. Banyak yang datang kepada saya dan mengeluh. Warga Dusun Ngantru, sebenarnya sudah resah dengan ulah Kamituwo ini,” ujarnya.
Dirinya sempat menyesalkan pembangunan masjid dari uang hasil pemotongan bansos warga. Sebab tidak ada transparansi dan laporan kepada masyarakat sejak pembangunan masjid dimulai pada 2020 sampai sekarang.
AI, warga Dusun Ngantru lainnya membenarkan pemotongan bansos tersebut. Dia mengaku mendapat bansos Covid dua kali pada 2020, dengan jumlah Rp600.000 setiap kali pencairan. Namun setiap kali pencairan dipotong sebesar Rp 300.000.
Sementara pada 2021, lanjut dia, mendapatkan dua kali bantuan, dan dipotomg Rp 100.000 setiap kali pencairan. Sehingga total bantuan yang dipotong sebesar Rp 800.000.
“Uangnya diantar oleh anak saya ke rumah pak RT,” sambungnya.
BELUM JADI : Masjid di Dusun Ngantru, Desa Sekaran, Kecamatan Kasiman, yang dibangun dari uang hasil potongan penerima Bansos.
© 2022 suarabanyuurip.com/Ahmad Sampurno
AI sebenarnya mengaku keberatan dengan pemotongan bansos. Karena takut bantuan dipindahkan kepada orang lain, akhirnya juga ikut menyetorkan.
“Sebenernya ya butuh uang itu. Tapi takut bantuan akan dialihkan, jadi ya gimana lagi. Daripada tidak dapat bantuan,” tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dusun Ngantru, Darwanto menampik adanya potongan bansos kepada warganya. Uang tersebut adalah infak dari warga untuk pembangunan masjid.
“Niku mboten potongan Mas. Nyuwun sewu meluruskan niku diinfakkan. Terkait infak sesuai besaran penerimaan dan keihklasan penerima Mas,” ujarnya melalui pesan WhatsApp-nya yang dikirimkan kepada suarabanyuurip.com.
Menurut dia, dana yang berasal dari warga penerima bantuan itu semuanya digunakan untuk pembangunan masjid.
“Murni 100% untuk pembangunan masjid. Untuk kegiatan ini, hanya Ngantru saja,” kata Darwanto.
Dia juga membantah jika Ketua RT melakukan pemotongan. Penerima bantuan menyetorkan sendiri uangnya kepada RT.
“Penerima setor piambak-piambak sak ngertose kulo seng mboten setor. Enggeh mboten dipaksa (penerima bantuan setor sendiri setahu saya yang tidak setor. Tidak dipaksa,” ujarnya dengan logat Jawa.
Darwanto juga mengaku tidak ada pengancaman kepada warga penerima bansos. Jumlah yang disetorkan pun bervariasi, termasuk penerima PKH.
“Tahun niki metode pengancaman mboten enten. Kalau nerimanya kecil yo kecil Mas,” ujarnya.
Darwanto menjelaskan, uang yang diterima dari penerima PKH dan infak sekarang dijadikan satu.
“Nak mboten salah PKH gabung infak malah nembe mas. Tepatnya kurang tahu tapi baru tahun ini,” jelasnya.
Saat ditanya berapa jumlah warga Dusun Ngantru yang mendpat bansos, baik bantuan langsung tunai (BLT) maupun PKH, Darwanto mengaku tidak bisa menjelaskan.
“Sekedap tak tangklet penguruse. Kulo yo ra pati mudeng,” kilahnya.
Senada disampaikan Kepala Desa Sekaran Sunarso. Dirinya membantah ada pemotongan bansos di desanya.
“Yang saya tahu tidak ada pemotongan, Mas,” ujarnya singkat.
Sementara Camat Kasiman, Novitasari, tidak banyak berkomentar terkait adanya dugaan pemotongan bansos di Dusun Ngantru, Desa Sekaran.
“Notes. Saya cek dulu,” ujarnya, Kamis (15/12/2022) kemarin.(amas)
