Pembebasan Lahan Bendung Gerak Karangnongko Dimulai 2023, Pusat Siapkan Rp 1 Triliun

Peta dan data teknis pembangunan Bendung Gerak Karangnongko.

Suarabanyuurip.com – d suko nugroho

Blora – Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta agar pembebasan lahan untuk pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di perbatasan Blora, Jawa Tengah, dan Bojonegoro, Jawa Timur dimulai tahun 2023 ini. Pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran Rp 1 triliun untuk pembangunan bendungan.

Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko sempat tertunda karena refocusing anggaran saat pandemi Covid-19. Tahun 2023 ini, Kementerian PUPR memastikan pembangunan akan dilanjutkan.

Ditjen SDA Kementerian PUPR telah mengundang sejumlah lembaga Kementerian dan pimpinan daerah untuk rapat koordinasi membahas kelanjutan tahapan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Jakarta, Selasa (3/1/2023) kemarin.

Bupati Blora, Arief Rohman, bersama Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah hadir mengikuti rakor yang dipimpin oleh Direktur Bendungan dan Danau, Airlangga Mardjono. Rakor juga dihadiri Kepala BBWS Bengawan Solo, Rektor UGM Yogyakarta, hingga perwakilan KLHK, dan Kementerian ATR/BPN.

“Kita pastikan Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko akan dilanjutkan. Apalagi sudah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga pembangunan harus dilanjutkan, tegas Airlangga Mardjono.

Mardjono berharap proses pembebasan lahan Bendung Gerak Karangnongko bisa mulai dilakukan tahun 2023 ini. Sehingga sesuai timeline nantinya pembangunan konstruksi bisa dimulai 2024 dan target selesai 2027.

Baca Juga :   Menteri PUPR Basuki : Saya Merasakan Sendiri Bagaimana Rasanya Kena Gusur 

Pihaknya meminta BBWS Bengawan Solo, bersama Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Pemkab Blora, dan Pemkab Bojonegoro segera menetapkan luasan total lahan terdampak yang harus dibebaskan dan menyusun tahapan pembebasan lahannya melalui beberapa skema.

“Ini sangat komplek, ada tanah hak milik, ada tanah Perhutani, ada tanah wakaf, tanah desa dan lainnya. Harus dipetakan dengan baik agar nantinya bisa disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula tanpa menimbulkan polemik. Kita harus mendukung PSN Bendung Gerak Karangnongko ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Mardjono.

Menanggapi hal itu, Bupati Blora, Arief Rohman menyatakan Pemkab Blora siap mendukung PSN Bendung Gerak Karangnongko. Sebab, bendungan ini nantinya bisa bermanfaat untuk irigasi pertanian, penyediaan air bersih, peningkatan air muka tanah, dan pengurangan potensi banjir wilayah hilir.

“Slama ini Blora bagian Selatan ketika kemarau sering kekeringan. Jadi ini sangat membantu,” tegasnya.

Bupati Arief meminta bantuan agar proses pembebasan lahan bisa dikawal bersama dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Sebab, di wilayah Blora banyak pemukiman penduduk yang terdampak. Setidaknya ada 5 Desa yang nantinya terdampak genangan, sehingga harus diperhitungkan.

“Beda dengan Bojonegoro, wilayah terdampak lebih banyak kawasan hutan. Karena itu kita minta datanya yang pasti untuk dasar kita melaksanakan sosialisasi di bawah. Akan kita gandeng Forkopimda untuk turun bersama,” ucap Bupati.

Baca Juga :   Menteri PUPR Pastikan Harga Lahan Bendungan Karangnongko Lebih Baik dari Harga Pasar

Adapun lima desa yang akan terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tersebut diantaranya, Desa Mendenrejo, Desa Ngrawoh, Desa Nginggil, Desa Nglebak, dan Desa Megeri. Semuanya berada di wilayah Kecamatan Kradenan.

“Perhitungan awal untuk area genangan wilayah Blora seluas 363,49 Ha. Sedangkan area tapak Bendung ada 22,58 Ha (wilayah hutan KHDTK Getas UGM Yogyakarta),” ungkap Bupati Arief.

Ia menambahkan, Bendungan Karangnongko nantinya tidak hanya bermanfaat untuk Blora dan Bojonegoro, namun juga Kabupaten Ngawi dan Tuban. Proyek ini diperkirakan akan menelan anggaran Rp 1 triliun lebih yang bersumber dari APBN.

‘Ini sebagai bentuk dukungan sinergi pembangunan kawasan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur,” pungkas Bupati Arief dikutip dari situs resmi Pemkab Blora.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah menyampaikan bahwa dokumen surat menyurat untuk mendukung perizinan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko telah disiapkan. Pihaknya juga siap membantu kelancaran pembebasan lahannya.

“Pada dasarnya Bojonegoro siap. Surat menyurat, perizinan juga telah kita buat. Kami berharap Juni nanti bisa mulai tender. Kami siap membantu,” ucapnya singkat.(suko)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *