Suarabanyuurip.com – d suko nugroho
Blora – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Blora dan Rembang melakukan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting di wilayahnya. Salah satunya mewajibkan semua kepala desa menjadi bapak asuh keluarga stunting di desanya masing-masing.
“Menarik, kepala desa di Rembang dan Blora menjadi bapak asuh, kan tadi ditanya mengasuh berapa? dijawab saya mengasuh dua keluarga saya mengasuh tiga keluarga, ini pola gotong royong yang bagus sekali,” kata Ganjar saat memimpin rapat koordinasi percepatan penanggulangan Kemiskinan di Blora dan Rembang tahun 2023 di Pendopo Sedulur Sikep, Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Blora, Jumat (27/01/2023).
Menurut dia, data akurat terkait kemiskinan ekstrem dan stunting sangat penting. Agar program-program yang digulirkan tepat sasaran.
“Maka kita sampaikan sekarang kepada warga kepada kades, camat, agar diantara mereka bisa menunjukan data yang paling tepat sehingga nanti problem-problem yang muncul di desa baik individu maupun komunitas kita bisa selesaikan secara bersama-sama,” imbuhnya
Oleh karena itu, politisi PDI-P yang dua periode menjabat Gubernur Jateng itu minta kepada Pemkab Blora maupun Rembang untuk mengawal, memonitor dan melaporkan secara mingguan penanganan kemiskinan dan stunting.
‘’Saya minta juga gerakan seoptimal mungkin partisipasi dari berbagai pihak bersama-sama melakukan intervensi kemiskinan ekstrim di wilayah masing-masing,’’ tandas Ganjar.
Pihaknya juga meminta kepada SKPD, Camat hingga Kepala Desa (Kades) bersama-sama menangani kemiskinan dan stunting. Untuk SKPD agar mengerjakan peran sesuai tupoksi dan program di lokus sasaran secara kolaboratif. Kemudian Camat mengkoordinasikan mekanisme intervensi tepat sasaran dan termonitor di desa wilayahnya.
Sementara itu, kades diharapkan memaksimalkan dana desa dan dana lainnya sesuai sasaran dan target secara bergotong royong, serta memprioritaskan warga miskin ekstrim yang sakit-sakitan, manula, hidup sendiri dan belum mendapatkan intervensi.
“Kemarin saya diperintah Pak Presiden, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 harus selesai. Dan ini yang paling tahu datanya adalah kades,” tegas pria yang dikabarkan akan maju dalam Pilpres 2024 itu.
Di tempat yang sama, Bupati Blora Arief Rohman mengungkapkan, kemiskinan di Kabupaten Blora pada tahun 2022 cenderung mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah tahun 2022 kemarin kemiskinan kita mengalami penurunan 0,3 persen dari 12,39 menjadi 11,53 persen dan kita juga bertekad pak gubernur sesuai dengan RPJMD kita, semoga nanti bisa turun di 10 persen,” papar Bupati
Pihaknya juga menyambut baik dukungan dan sinergi dari Pemprov dengan Pemkab Blora, salah satunya melalui program bantuan keuangan. Bantuan keuangan tersebut juga diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.
“Kami mohon arahannya supaya kemiskinan di Kabupaten Blora dan Rembang ini bisa mengalami penurunan di angka 10 persen,” papar Bupati Arief dalam keterangan resminya.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Blora, Tri Yuli Setyowati mengaku telah membentuk tim kecamatan.
“Jadi baduta dan balita lima tahun yang kena stunting kita sudah punya semua datanya komplit,” sambung Wakil Bupati Blora itu.
Menurutnya, banyak intervensi stunting dilakukan Pemkab Blora dengan melibatkan peran berbagai pihak.
“Termasuk bapak asuh ini. Kepala desa kami wajibkan untuk menjadi bapak asuh,“ tegasnya.(suko)
