Suarabanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta – Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di perbatasan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan Kabupaten Blora Jawa, Tengah, masuk prioritas rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2024. Bendung ini milik daerah tangkapan air seluas 10,03 KM2, dan berdaya tampung efektif sebesar 59,1 juta m3.
“Untuk Bendung Gerak Karangnongko masuk kegiatan proyek strategis nasional yang selesai tahun 2024,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dalam rangka Pembahasan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Suharso Monoarfa, belum lama ini di Kementerian PPN/ Bappenas Jakarta.
Perhitungan awal untuk area genangan Bendung Gerak Karangnongko di wilayah Blora seluas 363,49 Ha. Sedangkan area tapak Bendung ada 22,58 Ha (wilayah hutan KHDTK Getas UGM Yogyakarta).
Sementara untuk di Kabupaten Bojonegoro ada dua desa yang terdampak Bendung Gerak Karangnongko. Yakni Desa Ngelo dan Kalangan, Kecamatan Margomulyo dengan luas mencapai 455,7 hektare. Lahan itu terdiri atas tanah wakaf, pemukiman, tanah kas desa, dan perhutani.
Rinciannya, untuk tanah milik masyarakat yang terdampak sekitar 86,6 hektare, 1,83 hektare tanah wakaf, 8,81 hektare tanah kas desa, dan 358,4 hektare tanah milik perhutani.
Ada lima desa di Kabupaten Blora yang akan terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. Diantaranya, Desa Mendenrejo, Desa Ngrawoh, Desa Nginggil, Desa Nglebak, dan Desa Megeri. Semuanya berada di wilayah Kecamatan Kradenan.
Proyek Bendung Gerak Karangnongko telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019. Pekerjaan akan dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Proyek Bendung Gerak Karangnongko diperkirakan menelan anggaran Rp2,5 triliun. Ada sembilan pintu air yang bakal dibangun. Mengaliri lahan seluas 1.747 hektare untuk Blora dan 5.203 hektare untuk Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, Proyek Nasional ini bisa memenuhi kebutuhan air baku PDAM sekitar 2,15 juta meter kubik atau 100 liter per detik.
Bendung Gerak Karangnongko milik daerah tangkapan seluas 10,03 KM2. Serta berdaya tampung efektif sebesar 59,1 juta m3. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mampu memberikan pasokan Daerah Irigasi (DI) Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 Ha dan D.I. Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747 Ha.
Bendung Gerak Karangnongko akan membendung Sungai Bengawan Solo di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan.
Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko sekarang ini masuk tahap penetapan lokasi. Sebelumnya rencana pembangunan telah dilakukan uji publik.
Anggaran pembebasan lahan Bendung Gerak Karangnongko disiapkan Rp 362 miliar. Untuk di Kabupaten Bojonegoro ada dua desa yang terdampak yakni Desa Ngelo dan Kalangan Kecamatan Margomulyo yang luasnya mencapai 455,7 hektare. Lahan itu terdiri atas tanah wakaf, pemukiman, tanah kas desa, dan perhutani.
“Tidak ada perubahan luasan lahan dan lokasi pembangunan Bendung Gerak Karangnongko,” kata Kepala Bidang Air Baku Irigasi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air (SDA) Bojonegoro, Bungku Susilowati.
Dia mengatakan, rencana masih sesuai land acquisition and resettlement action plan (Larap) atau rencana aksi pembebasan lahan yang telah ditetapkan. Pembebasan lahan Bendung Gerak Karangnongko ini sudah melalui berbagai tahapan seperti sosialisasi, pendataan awal, konsultasi publik hingga penetapan tanah atau lokasi.
“Untuk penetapan tanah Badan Pertanahan Nasional akan langsung turun ke lapangan,” katanya, Kamis (30/3/2023).(suko)
