Suarabanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Warga Bojonegoro wilayah barat mengeluhkan ketimpangan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka menilai pembangunan yang dilakukan pemkab tidak merata karena lebih memprioritaskan wilayah Bojonegoro timur.
Slamet, warga Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu, mempertanyakan kerusakan dan sempitnya jalan nasional di wilayah Bojonegoro barat yang tidak dianggarkan dalam APBD Bojonegoro. Sementara jalan nasional Bojonegoro – Babat bisa dibangun Pemkab Bojonegoro dengan anggaran APBD.
“Ini kan tidak adil. Warga di wilayah barat seperti dianak tirikan oleh pemkab,” ujarnya kepada suarabanyuurip.com, Selasa (4/4/2023).
Menurut dia, jika jalan tersebut statusnya sama-sama jalan nasional seharusnya Pemkab Bojonegoro juga bisa menganggarkan pembangunan jalan nasional di wilayah barat melalui APBD.
Slamet menyebut, sejumlah titik kerusakan jalan nasional di wilayah barat terjadi mulai Kalitidu tepatnya depan The Residence Desa Talok sampai turut Desa Cengungklung – Ngraho, Kecamatan Gayam. Aspal jalan banyak yang terkelupas hingga berlobang.
“Jalan ini sudah lama rusak hanya ditambal sulam, dan kondisinya sempit,” ujarnya.
Seharusnya, lanjut Slamet, jalan di wilayah barat lebih diprioritaskan oleh Pemkab Bojonegoro. Sebab besarnya APBD Bojonegoro sekarang ini disumbang dari pendapatan dana bagi hasil migas. Seperti lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu di Kecamatan Gayam, dan Lapangan Gas Jambaran – Tiung Biru (JTB) di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem.
“Meskipun jalan itu tanggungjawab pemerintah pusat, tapi jika Pemkab membangun jalan Bojonegoro – Babat dengan alasan untuk kepentingan warga Bojonegoro, seharusnya juga sama. Jalan wilayah barat ini juga dilewati oleh warga Bojonegoro,” tuturnya.
Senada disampaikan Ahmad, Warga Desa/Kecamatan Purwosari. Ia mengungkapkan kondisi jalan nasional di wilayah Purwosari sudah lama rusak parah. Sepanjang badan jalan berlobang dan sempit sehingga membahayakan penguna jalan. Kerusakan juga terjadi sampai wilayah Kecamatan Padangan.
“Kalau jalan nasional Bojonegoro – Babat bisa dibangun dengan uang APBD, kenapa yang wilayah barat tidak bisa ? Apakah warga di wilayah barat ini tidak masuk kabupaten Bojonegoro ?” gerutunya.
Ahmad berharap Pemkab Bojonegoro bersikap adil dan melakukan pembangunan secara merata. Sehingga warga Bojonegoro di wilayah barat tidak merasa dianaktirikan.
“Kalau begini kan kesannya pemkab tidak peduli dengan warga Bojonegoro di wilayah barat,” pungkasnya.
Pemkab Bojonegoro sebelumnya juga telah dua kali melakukan pelebaran jalan nasional. Pelebaran jalan yang semestinya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat ini di-cover melalui APBD Bojonegoro.
Untuk diketahui, Pemkab Bojonegoro telah dua kali melakukan pembangunan dan pelebaran jalan nasional Bojonegoro – Babat. Pertama dilaksanakan pada 2021 sepanjang 10 kilo meter (KM), mulai Tugu Selamat Datang Bojonegoro hingga Desa Margomulyo, Kecamatan Balen. Anggaranya mencapai Rp70 miliar.
Pelebaran jalan kemudian dilanjutkan pada tahun 2022, yakni Balen – Baureno sepanjang 10 Km. Nilai anggarannya mencapai Rp82 miliar atau meningkat sebesar Rp 12 miliar, dari tahun sebelumnya
Kemudian, Pemkab Bojonegoro, pada tahun 2023 ini kembali menganggarkan Rp 1,614 miliar untuk proyek rekonstruksi jalan Nasional Jombang – Babat – PLN. Proyek yang bersumber dari APBD 2023 ini telah dimenangi oleh CV. ALANKAR Jalan Sunan Giri No. 20, Sukorejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Berdasarkan data di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Bojonegoro, pagu proyek tertulis sebesar Rp. 12.600.000.000, dan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.018.013.795.
Sementara pemenang tender, CV Alankar mengajukan harga penawaran sebesar Rp 1.614.471.282,49. Tender proyek rekonstruksi jalan Nasional (Jombang – Babat) – PLN sekarang ini memasuki penandatanganan kontrak. (suko)
