Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, Sukur Priyanto, menuding pihak Eksekutif tidak tanggap atas berbagai potensi persoalan yang timbul dalam pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendung Gerak Karangnongko. Hal itu adanya indikasi molornya pembebasan lahan dari jadwal yang ditentukan.
Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro tersebut mengaku, pihaknya selalu berupaya agar progres PSN Bendung Gerak Karangnongko bisa berjalan sesuai jadwal atau on schedule. Ini bisa dibuktikan dengan telah disiapkannya anggaran pada 2022 sebesar Rp600 miliar saat itu. Sedangkan di tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp362 miliar.
“Namun fakta yang terjadi, pada 2022 itu tidak terjadi proses pembebasan sama sekali. Artinya kalau ada statement BPN yang menyatakan jika proses ganti rugi bentuk lain yang menjadi keinginan warga memerlukan waktu lama (1 tahun), mestinya Dinas PU SDA saat itu bisa mendeteksi sejak dini,” katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Jumat (02/06/2023).
Menurut politikus Partai Demokrat ini, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Kabupaten Bojonegoro seharusnya mampu memprediksi segala potensi permasalahan yang mungkin timbul pada saat pembebasan lahan. Termasuk di dalamnya, kabar warga mengharapkan adanya relokasi sebetulnya sudah terdengar sejak lama. Tetapi tidak mendapatkan respon yang baik dari dinas terkait.
Warga Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, saat mengembalikan patok ukur ke PU SDA.
© 2023 suarabanyuurip.com/Arifin Jauhari
“Sebetulnya cikal bakalnya (persoalan) kan di sini. Sekarang gak bisa lah nyalahkan DPRD. Eksekutif sendiri dalam hal ini PU SDA kan tidak tanggap terhadap kondisi sosial dan harapan masyarakat di sana (Ngelo dan Kalangan),” ujarnya.
Bahkan, Sukur memandang Dinas PU SDA seolah-olah ogah-ogahan menanggapi harapan masyarakat desa terdampak PSN Bendung Gerak Karangnongko yang menginginkan relokasi. Pasalnya, luasan hunian warga terdampak secara perkiraan bisa diketahui dari peta kasar desa.
“Saya menduga, ini semua akibat tidak tanggapnya PU SDA dalam mendeteksi harapan masyarakat. Kalau PU SDA betul-betul respon, mestinya satu tahun yang lalu bisa dideteksi secara dini. O ini loh potensi persoalan yang timbul. Jangan malah anggap teman-teman di DPRD ada yang jadi profokator. Siapa yang jadi profokator?” ucapnya.
Sebaliknya, sanggah Sukur, DPRD terbukti merespon dan mendorong agar PSN Bendung Gerak Karangnongko progresnya sesuai agenda. Yaitu dengan mengesahkan anggaran lebih dari setengah triliun pada tahun 2022.
“Namun saat itu kita belum lihat persoalan muncul secara detail. Kenapa tahun yang lalu dikasih anggaran gak jalan. Tahun ini anggarannya Rp362 miliar. Nah permasalahan lebih rinci baru muncul belakangan ini,” terangnya.
Guna mencari solusi yang terbaik, pihak DPRD, dia sebut telah mendelegasikan permasalahan pembebasan lahan itu agar ditangani oleh Komisi A. Sekitar seminggu kedepan akan dirapatkan di DPRD.
Sementara itu, Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro, Erick Firdaus, saat dikonfirmasi awak media ini terkait tudingan yang dialamatkan ke pihaknya belum memberikan komentar hingga berita ini ditayangkan.(fin)
