Bupati Bojonegoro Perbolehkan Lahan Sawah Produktif Digunakan untuk Industri

Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah.(tangkap layar SB Tv)

Suarabanyuurip.com – d suko nugroho

Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, memperbolehkan investor menggunakan lahan persawahan produktif untuk membangun bisnisnya. Dengan catatan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan, penggunaan lahan persawahan produktif atau lahan sawah dilindungi (LSD) untuk pembangunan industri diperbolehkan secara aturan. Apalagi jika investasi tersebut tergolong besar dan dianggap penting untuk kepentingan nasional.

“Itu diperbolehkan. Dan kepala daerah boleh mengeluarkan (izin) di lahan LSD dengan memohonkan kepada Kementerian ATR,” kata Anna di Gedung DPRD kepada suarabanyuurip.com beberapa waktu lalu.

Bupati asli Tuban, Jatim, itu mengatakan, LSD di Kabupaten Bojonegoro seluas 87 ribu hektar (Ha) yang tersebar dibebarapa kecamatan.

“Luas yang ditetapkan segitu,” ucap Anna.

Penetapan LSD ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Perpres tersebut bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah, dan menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, terdapat empat karakteristik lahan sawah yang dipertahankan sebagai LSD. Yakni terdapat irigasi premium di dalamnya; beririgasi teknis; produktivitas 4,5-6 ton/hektar/panen; dan memiliki indeks penanaman minimal 2.

Meski LSD bisa dipergunakan untuk pembangunan industri, Anna menegaskan bahwa Kabupaten Bojonegoro telah memiliki Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Bojonegoro. Regulasi ini bisa menjadi acuan pendirian industri.

Baca Juga :   Bioetanol Bakal Didirikan di Kawasan Peruntukan Industri Gayam Bojonegoro

“Pada prinsipnya kita membuka pintu investasi selebar-lebarnya. Tentu kita juga akan memberikan bantuan sesuai kewenangan kita,” jelas Ketua DPC PKB itu menanggapi rencana pembangunan pabrik Methanol di Bojonegoro.

Pemerintah pusat akan membangun pabrik methanol berkapasitas 800 ribu ton di Kabupaten Bojonegoro. Pembangunan pabrik ini sebagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan hilirisasi gas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan produksi gas di Jawa Timur kedepan cukup besar seiring meningkatnya kapasitas lapangan Jambaran – Tiung Biru (JTB) di Kabupaten Bojonegoro, dan Lapangan Gas MDA & MBH di Madura. Kapasitas produksi JTB mencapai sebesar 192 juta standar kaki kubik per hari (milion standar cubik feet per day/MMSCFD). Sementara kapasitas lapangan Gas MDA & MBH yang dikelola HCML Husky-CNOOC Madura Limited sebanyak 120 MMSCFD.

“Total produksi dari dua lapangan ini mencapai 312 MMSCFD,” kata Arifin saat mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jambaran Tiung Biru (JBT) serta Lapangan Gas MDA & MBH, di Sheraton Hotel and Towers, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Rabu (8/2/2023).

Dijelaskan, produksi gas dari dua lapangan tersebut sebagian telah dialokasikan untuk PLN, industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur, PGN ke Jargas Lamongan, dan PT Petrokimia Gresik (PKG).

“Sebagian dari gas ini akan diproses untuk mmebangun pabrik methanol berkapasitas kurang lebih 800.000 ton yang akan berlokasi di Bojonegoro yang produknya berupa methanol ini akan dipakai untuk mendukung kebutuhan industri biofuel di Indonesia,” jelas Arifin.

Baca Juga :   Kawasan Cepu Raya, Membangun Pusat Simpul Perekonomian Kabupaten Pinggiran Perbatasan Jatim - Jateng

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan, pembangunan pabrik methabol di Bojonegoro akan dilakukan oleh investor dari Amerika Serikat. Produksinya akan memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena 80% methanol Indonesia berasal dari impor.

Bahlil menjelaskan pembangunan pabrik methanol di Bojonegoro ini merupakan salah satu program hilirisasi gas, setelah Indonesia berhasil menggarap hilirisasi nikel. Hilirisasi sektor gas ini telah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Presiden mengarahkan kita ekspansi hlirisasi, salah satunya adalah gas,” tegas bahlil.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kusharyanto mendorong Pemerintah Kabupaten agar proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana pembangunan pabrik methanol berkapasitas 800 ribu ton.

“Bupati harus jemput bola ke pusat. Karena ini merupakan investasi besar. Menteri ESDM dan Menteri Investasi telah menyampaikan itu. Jangan sampai peluang ini dialihkan ke daerah lain,” kata Sigit dikonfirmasi terpisah.

Menurutnya, akan banyak manfaat yang diperoleh masyarakat jika pabrik methanol dibangun di Bojonegoro. Seperti penyerapan tenaga kerja dan membuka peluang usaha.

“Sehingga dapat mengurangi pengangguran dan mempercepat peetumbuhan ekonomi masyarakat,” tegas politisi Partai Golkar itu.(suko)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *