Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, H. Sukur Priyanto, mengingatkan Bupati Anna Mu’awanah tak asal mutasi terhadap para pejabat. Pernyataan ini menilik adanya kegaduhan yang sempat terjadi kala terjadi mutasi bulan Juni lalu.
“Jangan sampai mutasi di akhir jabatan bupati terkesan sembarangan. Tetapi lebih memperhatikan kompetensi dan kapabilitas pejabat yang dimutasi,” kata Sukur Priyanto kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (03/07/2023).
Penempatan posisi secara tepat bagi pejabat yang dimutasi, lanjut Sukur, memiliki efek yang dinilai signifikan. Karena pejabatnya dapat bekerja secara maksimal. Sehingga berdampak pada semakin tingginya derajat layanan kepada masyarakat sebagai pembayar pajak.
“Meskipun secara aturan diperbolehkan, tapi hendaknya jangan sampai adanya mutasi malah mengurangi profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN),” lanjut Politikus Partai Demokrat itu.
Sukur juga mengingatkan pentingnya seorang kepala daerah taat asas dan peraturan perundang-undangan tentang mutasi jelang habisnya masa jabatan. Karena mutasi di akhir masa jabatan banyak disorot oleh masyarakat. Berbagai macam dugaan dari berbagai kalangan publik yang muncul kebanyakan dikaitkan dengan suksesi atau pada hal-hal yang berbau politik 2024.
“Banyak lo kritikan disampaikan dalam bentuk candaan yang masuk ke saya. Contohnya ada yang bilang, ‘bisa jadi mutasi pejabat itu dalam rangka menyiapkan suksesi pilkada yang akan datang’. Nah, oleh sebab itulah pentingnya profesionalitas betul-betul dikedepankan,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, Aan Syahbana mengaku, belum mengetahui masih ada atau tidaknya rencana mutasi pejabat di penghujung kepemimpinan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah.”Belum tahu rencana mutasi pejabat ke depan, masih ada atau tidak,” ujarnya.(fin)
