SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mengusulkan bantuan hibah Rp 29,8 miliar untuk Kabupaten Lamongan. Aktivis mahasiswa mendesak agar kebijakan tersebut dikaji ulang karena masyarakat Bojonegoro belum sepenuhnya sejahtera.
Ketua Umum PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bojonegoro A. Fathoni mengatakan, usulan pemberian bantuan keuangan khusus (BKK) ke Kabupaten Lamongan bukan kebijakan yang tepat.
“Sebab banyak hak rakyat Bojonegoro yang belum terpenuhi, salah satunya soal kesejahteraan,” katanya, Sabtu (16/9/2023).
Menurut Fathoni, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, bukan sebaliknya memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten yang secara ekonomi sudah maju.
“Hibah senilai Rp 29,8 miliar itu cukup besar bagi kabupaten yang sudah mampu secara ekonomi. Apalagi Lamongan mempunyai banyak wisata,” katanya kepada suarabanyuurip.com.
Aktivis mahasiswa lainnya M. Rifka Arif Syahrizal mengatakan, hibah ke Lamongan tidak ada urgensinya. Sebab, masih banyak permasalahan di Bojonegoro. Apalagi, besarnya dana hibah yang diberikan berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
“Bupati Anna Mu’awanah seharusnya lebih memprioritaskan dan menyelesaikan problem di Bojonegoro,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bojonegoro, Nurul Azizah belum merespon ketika dikonfirmasi terkait peruntukan usulan pemberan BKK Rp 29,8 miliar untuk Kabupaten Lamongan. Pesan WhatsApp yang dilayang suarabanyuurip.com, Sabtu (16/9/2023), pukul 18.05 Wib belum dibalas hingga berita ini diterbitkan.(jk)
