SuaraBanyuurip.com – Teguh Haryono, Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) IX (Bojonegoro dan Tuban) berkesempatan hadir untuk dialog bersama Kelompok Tani Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Mas Teguh, akrab disapa, membahas mencari solusi terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi bagi petani.
Sulitnya mendapat pupuk subsidi dirasakan semua petani di Bojonegoro. Terlebih saat memasuki musim tanam seperti ini.
Indro, Ketua Kelompok Tani Kecamatan Sukosewu menyampaikan pengalamanya bagaimana sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi karena kuota di batasi.
“Kami berharap, pemerintah memberi solusi terbaik, kalau bisa pupuk bersubsidi itu jumlahnya ditambah. Selain itu kami yang produksi pupuk organik diberi kemudahan izin,” harapnya.
Problema yang kerap dihadapi petani ini mendapat perhatian Mas Teguh. Pria asli Bojonegoro dari Desa Nglumber, Kecamatan Kepohbaru ini memahami dan merasakan betul bagaimana ketika memasuki musim tanam, tetapi pupuk subsidi sulit didapatkan.
“Saya ini lahir dari desa, bapak saya juga berdagang dan bertani, jadi aku iso ngrasakno rekosone wong tani pak,” ujar lulusan Doktor Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan ini.
Menurut Mas Teguh petani adalah tulang punggung ketahanan pangan di Indonesia, jadi harus ada solusi terbaik soal pupuk ini.
“Bagaimana mau swasembada pangan kalau pupuk saja sulit. Jadi harus ada solusi untuk mengatasi maslah sulitnya pupuk ini,” tegasnya.
Mas Teguh juga menyampaikan pembatasan pupuk kimia bersubsidi ini harus dicarikan solusi bersama untuk menutup kekurangan pupuk, salah satunya membuat pupuk organik. Namun saat ini ada beberapa kasus yang dialami petani saat memproduksi pupuk organik harus berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum.
“Pupuk organik kan bisa dibikin sendiri, petani banyak yang punya ternak, kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik. Pemerintah harus mendukung dan hadir mendampingi kelompok yang bikin pupuk organik agar aman dan membantu perijinannya,” tambah Mas Teguh.(red/adv)
Bubarkan distributor pupuk subsidi mereka yg jualan pupuk subsidi ke toko2 dan perkebunan dengan harga tinggi
Setali tiga uang, pemerintah maupun DPR gembar gembor thok swasembada pangan dariana kl ppknya sulit didapat,kl disuruh beli non subsidi ya tidak apa apa asal harga panen bisa menutupi biaya produksi plus margin. Ini Lo pemerintah itu mau apa tidak. Pemegang hak edar pupuk itu ternyata corporate jadi bukan bulog.itu masalahnya