Merasa Dianaktirikan Rekrutmen PPPK, Ratusan Guru Honorer Datangi DPRD Bojonegoro

PERTEMUAN : Para perwakilan GTT dan GTY saat menyuarakan keluhan yang merasa dianaktirikan dalam proses rekrutmen PPPK ke DPRD Bojonegoro, Jawa Timur.
PERTEMUAN : Para perwakilan GTT dan GTY saat menyuarakan keluhan yang merasa dianaktirikan dalam proses rekrutmen PPPK ke DPRD Bojonegoro, Jawa Timur.

SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari

Bojonegoro – Tak kurang dari 200 guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Tetap Yayasan (GTY) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (18/01/2024).

Pasalnya karena mereka merasa dianaktirikan dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab meski sama sama berstatus “P” atau Passing Grade namun pelamar Passing Grade tahun 2021 tidak perlu tes ulang, dan langsung diangkat menjadi ASN. Sedangkan pelamar pada tahun 2023 diwajibkan tes ulang pada rekrutmen tahun 2024.

Ratusan tenaga pendidik yang datang ini sebagian besar merupakan gabungan dari guru PP, KB, TK, SD, hingga SMP yang berstatus non ASN dan non sertifikasi pendidik (serdik).

“Sehubungan dengan diadakannya rekruitmen PPPK Tahun 2024, kami dari Forum Peserta seleksi PPPK Passing Grade 2023 Kabupaten Bojonegoro ingin berkeluh kesah kepada pemangku kebijakan,” kata salah satu guru GTY di Kecamatan Kepohbaru, Suwati kepada Suarabanyuurip.com dalam wawancara cegat di gedung dewan.

Keluhan itu mengemuka, karena memasuki tahun 2024 merupakan tahun terakhir Pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) ASN Tahun 2023. Disebutkan pada pasal 66, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan sebelum Desember 2024.

“Namun pelamar umum PPPK 2023 yang mendapatkan status “P” pada tahun 2024 harus mengikuti tes kembali,” ujarnya.

Padahal, menurutnya perlu digarisbawahi bahwa status, kode “P” sesuai surat pengumuman dari BKN, merupakan peserta yang telah melampaui Nilai Ambang Batas (NAB/Passing Grade) yang telah ditentukan pemerintah, artinya pelamar tersebut telah lulus dan memenuhi nilai minimal yang dibutuhkan.

Baca Juga :   Hasil Seleksi PPPK Bojonegoro Diumumkan 6 -15 Desember 2023

Hal itu dia nilai memiliki kesamaan dengan mereka yang telah Passing Grade di tahun 2021, yang mana mereka tidak dites ulang, namun langsung diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dan kami P3K Tahun 2023 juga memiliki status yang sama, sama-sama passing grade tapi mengapa hanya passing grade 2021 yang mendapatkan Keistimewaan?,” ungkap GTY perempuan ini.

“Kami sama-sama mengikuti tes, sama-sama mengeluarkan tenaga, biaya dan fikiran. Lantas mengapa kami dianaktirikan?” lanjut Suwati mempertanyakan.

Dia menjelaskan, dalam Permenpan RB No. 20 Tahun 2022 pada seleksi PPPK 2022, pelamar passing grade 2021 mendapat keistimewaan diangkat tanpa tes ulang. Dalam Permenpan Rb. No. 649 Tahun 2023 pada seleksi PPPK 2023, pelamar passing grade 2021 lagi-lagi mendapatkan keistimewaan serupa, yaitu diangkat tanpa tes ulang.

Untuk itu, pihaknya mengutarakan harapan dan keinginan yakni memohon untuk Daerah Bojonegoro membuka Formasi PPPK Guru P4 umum sebanyak-banyaknya di tahun 2024 dengan catatan peserta sudah masuk Dapodik dinas pendidikan.

Berikutnya, bagi yang sudah berstatus P pada tes 2023 bisa mendapatkan prioritas tanpa tes dan langsung penempatan di lembaga negeri atau swasta untuk penerimaan PPPK Guru tahun 2024.

“Kami juga memohon agar Pemkab Bojonegoro menuntaskan status P pada tes PPPK guru tahun 2023 yang terdaftar pada Dapodik di bawah naungan Dinas Pendidikan diutamakan putra daerah, sebelum membuka pelamar umum tahun 2024,” harapnya.

Baca Juga :   Sekolah Lima Hari Sudah Berlaku di Tuban

“Selain itu langkah kami selanjutnya juga akan memohon kepada pemerintah pusat secara tersurat,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto mengaku, telah menampung aspirasi dari para GTT dan GTY yang mengeluhkan perlakuan dirasa tak adil terhadap nasib mereka.

“Sebab pemerintah selama ini fokus hanya pada para guru negeri, sebaliknya para guru swasta nasibnya belum sesuai harapan, bahkan masih banyak para guru ini ketika mengajar hanya terima honor Rp50 ribu per bulan,” tutur Politikus Partai Demokrat ini.

Padahal, menurut pria tampan ini para guru honorer memiliki andil yang sama dengan para guru berstatus PNS dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu kiranya pemerintah semestinya memperhatikan pula kesejahteraan mereka.

“Bagaimana mereka bisa mengajar dengan baik kalau honornya kecil?, jadi ini bukan soal negeri atau swasta tetapi pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan mereka agar mutu pendidikan semakin baik,” tegasnya.

Kendati, dalam menanggapi keluhan para guru honorer, anggota dewan kawakan ini melihat ada dua domain atas hal ini yaitu pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Untuk pemerintah daerah, yang tahu dari dekat bagaimana nasib mereka, kami menyamakan persepsi agar harapan mereka bisa terwujud,” tandasnya.(fin)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. Betul apa kata Bu suwati,kami yang sudah mengajar puluhan tahun juga ingin meningkatkan kesejahteraan kami,kami juga ingin di angkat menjadi PPPK karena nilai kami sudah passing grade,kami mohon kepada bapak2 para pemangku kebijakan agar memberikan kesempatan kepada kami yg telah puluhan tahun mengabdi angkatlah kami menjadi PPPK tahun ini tanpa tes