SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Jabatan Direktur Utama (Dirut) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), BUMD Bojonegoro, Jawa Timur, mengalami kekosongan hampir dua tahun. Rencana bisnis pembangunan pabrik pengolahan gas dari flare gas (gas suar bakar) atau gas ikutan lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu terbengkalai.
Pembangunan pabrik pengolahan gas ikutan lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu ini sempat masuk dalam rencana bisnis Dirut PT BBS, Thomas Gunawan. Rencana usaha baru tersebut juga sudah dipaparkan kepada pimpinan DPRD Bojonegoro. Tepatnya pada Rabu, 9 September 2020.
Thomas Gunawan kala itu di dampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Nurul Azizah memaparkan, bahwa BBS telah menandatangani kerja sama dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk membangun fasilitas pengolahan gas bersama dan pemasaran. BBS juga telah mengajukan pembelian gas sebanyak 5 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) kepada ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). Jumlah tersebut di luar pembelian yang diajukan Pertagas.
Gas ikutan dari Blok Cepu yang akan diolah BBS dan Pertagas untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, restoran dan hotel di Bojonegoro. Sedangkan sisanya akan dipasarkan ke luar Bojonegoro melalui jaringan infrastruktur milik Pertagas sambil menunggu adanya kawasan industri di Bojonegoro.
BBS dan Pertagas kala itu juga sudah menggelar beauty contest untuk mendapatkan calon kontraktor yang membangun fasilitas pemrosesan gas bersama. Ada tiga calon kontraktor yang lolos sesuai persyaratan yang ditentukan yakni PT Santi, PT TIP, dan PT ETI.
Namun, dalam perjalanannya, EMCL melakukan tender terbuka untuk calon pembeli gas ikutan dari Lapangan Banyu Urip. Dari tujuh perusahaan yang mengajukan penawaran, empat perusahaan yang dinyatakan siap. Termasuk Pertagas dan BBS.
Berbelit-belitnya prosss tender yang dilakukan EMCL membuat rencana bisnis pengolahan gas ikutan Blok Cepu oleh BBS mandeg. Penetapan alokasi dan harga gas dari Kementerian ESDM menjadi diantara penyebabnya.
Selama dua tahun BBS menunggu hasil tender penjualan gas ikutan Blok Cepu dari EMCL. Namun, anak perusahaan raksasa migas dari negara Paman Sam, Amerika Serikat, ini tidak kunjung mengumumkan pemenang tender.
Thomas Gunawan akhirnya mutuskan mengundurkan diri sebagai Dirut PT BBS pada 8 Juli 2022 melalui persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS). Padahal jabatan Thomas saat itu masih tersisa 2,5 tahun setelah dilantik pada Pebruari 2020.
Sejak mundurnya Thomas dari Dirut PT BBS, tim pansel Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membuka seleksai untuk pengisian jabatan tersebut. Namun beberapa kali lowongan dibuka sepi peminatnya.
Seleksi terakhir yang ditutup pada 10 Juni 2024 terdapat dua orang dari empat pendaftar yang lolos administrasi. Mereka adalah Moh Nur Faqih dan Eka Sri Widyawati.
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Direksi dan Dewan Pengawas PT BBS, Nurul Azizah mengaku belum mengecek hasil seleksi administrasi yang sudah dilakukan. Nurul menyarankan surabanyuurip.com untuk konfirmasi ke Kepala Bagian Perekonomian Setda Bojonegoro, Budi Sukisna.
“Saya belum cek. Teng (ke) Mas Budi Perekonomian,” saran perempuan yang juga menjabat Sekda Bojonegoro ini, Kamis (13/6/2024).
Sementara itu, Budi Sukisna ketika dikonfirmasi perihal siapa saja pendaftar dan nama-nama yang lolos seleksi administrasi tidak merespon hingga berita ini ditayangkan.
Bisnis Hilir Migas Selalu Kandas
Pembangunan pabrik pengolahan gas ikutan oleh PT BBS sebenarnya telah direncanakan sejak 2011 silam. Namun usaha tersebut belum juga terealisasi, meski Dirut PT BBS empat kali berganti.
Data suarabanyuurip.com, pengelolaan gas suar bakar pertama kali digagas oleh Dirut PT BBS, Deddy Affidick pada medio 2011. Gas yang akan diolah berasal dari lapangan migas Sukowati, Blok Tuban.
PT BBS saat itu telah membebaskan lahan seluas 3 hektar (Ha) untuk pembangunan pabrik pengolahan gas berkapasitas 20 MMSCFD. Perusahaan pelat merah itu juga telah menggandeng dua investor dari Jakarta yakni PT Inter Media Energy dan PT Niaga Gema Teknologi. Investasi yang disiapkan berkisar antara USD 35 juta – USD 40 juta.
Berbeda dengan di Blok Cepu, PT BBS kala itu telah mendapat alokasi gas suar Lapangan Sukowati, dari pemerintah pusat. Jumlahnya sebanyak 10 MMSCFD berdasarkan perjanjian jual beli gas (PJBG) yang ditandatangani beberapa pihak. Yakni Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) meliputi Pertamina Hulu Energi (PHE), Petrochina Internasional, Pertamina EP Tuban dan Pertamina EP Tuban East Java.
Pabrik pengolahan gas suar yang akan dibangun BBS ditargetkan bisa menghasilkan condensate sebesar 300 barel, 15 ton LPG ((Liquefied Petroleum Gas) dari jatah 4 juta kaki kubik (MMSCF) BBG.
Namun hingga masa jabatan Deddy Affidick sebagai Dirut PT BBS berakhir pada April 2015, fasilitas pengolahan gas suar belum juga terealisasi. Justru perusahaan yang digandeng BBS meninggalkan persoalan dengan kontraktor lokal hingga berujung pada penyitaan lahan yang akan digunakan lokasi pabrik pengolahan gas.
Pasca berakhirnya masa jabatan Deddy Affidick sebagai dirut, BBS dinahkodai oleh Edi Fritz, Mantan General Manager operator Lapangan Sukowati, Joint Operating Body East Java (JOB P-PEJ). Sementara saat itu, Deddy Affidick masih menjabat sebagai sebagai Manager Teknik dan Operasional menggantikan Yuris yang pensiun pada Desember 2015.
PT BBS di bawah kendali Edi Fritz juga tidak menunjukkan kinerja optimal. Edi hanya menjabat setahun, yakni sampai 2016. Dia kemudian mengundurkan diri.
Jabatan Edi Fritz kemudian digantikan oleh Tony Ade Irawan pada 2017. Berbeda dengan dirut sebelumnya, Tony menggagas pendirian kilang minyak mini. PT BBS juga telah menggandeng perusahaan sebagai pemodal, yakni PT Tierra Energi, dan PT Inter Media Energi Perkasa untuk membangun fasilitas pengolahan minyak.
Bahkan, PT BBS saat itu juga telah mendapat alokasi minyak mentah dari Lapangan Banyu Urip, Blok.Cepu dari pemerintah pusat. Jumlahnya sebanyak 30.000 barel per hari dibagi untuk tiga perusahaan yakni PT BBS, PT Humpuss, dan PT Tri Wahana Universal (TWU) masing-masing 10.000 bph.
PT BBS kala itu juga telah memasang target ground breaking pembangunan kilang mini dilaksanakan 2017 dan konstruksi dimulai 2018, kemudian tahun berikutanya beroperasi.
Namun lagi-lagi rencana bisnis hilirisasi migas itu kandas. Pembangunan kilang minyak tidak terwujud. Alasanya, harga minyak yang ditetapkan pemerintah kala itu dinilai tidak ekonomis yakni. Harga rata-rata minyak mentah atau ICP Arjuna plus US$5,50 per bareI pada titik serah fasilitas di penampungan terapung (Floating Storage and Offloading/FSO) Gagak Rimang di Tuban. Sedangkan BBS meminta harga ICP Arjuna dikurangi US$ 0,50 per barel.
Dirut PT BBS Tony Ade Irawan akhirnya mengundurkan diri pada 2019, dan kemudian digantikan oleh Thomas Gunawan pada 2020.
Mundurnya sejumlah Dirut PT BBS ini pernah menjadi sorotan. Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip – Jambaran (Forkomas Ba-Ja), Parmani menilai, mundurnya Dirut PT BBS sebelum masa jabatannya habis adalah sebuah bukti tidak profesional.
“Ini menandakan mereka lari dari tanggungjawab, karena rencana bisnis yang digagas tidak bisa terealiasi,” tegas tokoh masyarakat Desa Brabowan, Kecamatan Gayam, ring satu lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri sebelumnya meminta kepada dirut baru PT BBS nantinya memiliki rencana bisnis yang jelas, luas dan dapat merealisasikannya. Juga menata manajemen agar lebih profesional. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Banyak lini bisnis yang semestinya bisa digarap BBS ini. Bukan hanya mengelola sumur minyak tua, tapi bisnis hilirisasi migas ini perlu ditangkap dan dimaksimalkan agar bisa menciptakan peluang kerja dan menambah PAD,” tandas politisi PAN ini.(jk)
