SuaraBanyuurip.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat saat ini terdapat 370 flare gas stack nasional dengan total volume flare gas sebesar 207 juta standar kaki kubik per hari (Million Standard Cubic Feet per Day/MMSCFD) dengan komposisi Metana (C1) sebesar 72,55% dan impurities CO2 sebesar 7,33%. Beberapa kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) memiliki volume flare gas cukup besar seperti Pertamina EP, Pertamina Hulu Mahakam, BP Berau dan Pertamina EP Cepu.
“Ini menjadi tantangan bagi SKK Migas dan KKKS untuk mencapai target zero routine flaring sebelum 2030 maupun optimisasi penggunaan fuel gas yang diantaranya mengganti fuel gas dengan listrik yang berasal dari PLN,” Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo saat rapat kerja (Raker) Produksi, Metering dan Pemeliharaan Fasilitas 2024.
Wahju mengungkapkan, penggunaan gas di industri hulu migas cukup besar, baik fuel gas untuk penggunaan secara langsung (own use) untuk kebutuhan operasional seperti konsumsi peralatan/fasilitas produksi maupun yang dibakar dalam bentuk flare gas karena sebagai impurities.
“Untuk mengurangi zero routine flaring dan meningkatkan nilai tambah produksi gas perlu dilakukan pemanfaatan gas yang memiliki potensi untuk dijadikan produk turunan menjadi LNG dan LPG,” tegasnya.
Wahju menyampaikan bahwa saat ini SKK Migas mempunyai program konversi penggunaan fuel gas menjadi pasokan listrik yang berasal dari PLN untuk sistem penggerak di Kilang LNG Bontang. Jika langkah ini bisa direalisasikan, maka fuel gas yang digunakan di Kilang LNG Bontang yang mencapai 32 MMSCFD bisa dimanfaatkan dan dikomersialisasikan dalam bentuk gas pipa maupun dikonversi lebih lanjut yang memiliki nilai tambah seperti LNG.
Namun, menurut Wahju, proses konversi fuel gas menjadi pasokan listrik dari PLN tidak mudah, tetapi optimis untuk dapat direalisasikan. Salah satu tantangannya adalah kebutuhan daya untuk hulu migas lebih tinggi dibandingkan kapasitas daya yang dimiliki oleh PLN saat ini, sehingga tentu perlu investasi peralatan/fasilitas operasi dari sisi PLN.
“Tidak kalah pentingnya adalah memastikan ketersediaan pasokan listrik PLN agar 100% reliable dan dijamin tidak ada sama sekali pemadaman,” tandasnya.
Di era transisi energi, peranan hulu migas akan semakin dibutuhkan, utamanya adalah gas. Oleh karenanya, Wahju mengingatkan agar engineer hulu migas berpikir secara out of the box bagaimana agar gas tidak hanya dijual dalam bentuk gas semata, tetapi dijual dalam produk gas turunan yang lebih bernilai seperti LPG.
“Memang ada proses yang harus dilakukan lagi dan investasi yang lebih banyak, tetapi dengan potensi hasil yang jauh lebih tinggi. Ketika bisa dilakukan zero routine flaring, dan juga optimisasi penggunaan fuel gas, apakah kemudian dari gas tersebut bisa diambil kandungan C3 dan C4 sebagai LPG, karena bisa dijual lebih mahal,” jelas Wahju dalam keterangannya.
Dia menginformasikan bahwa jika selama ini harga gas dijual dengan harga sekitar 12% di atas Indonesia Crude Price (ICP) atau sekitar US$ 8 per MMBTU. Jika itu bisa dikonversi menjadi LPG maka harganya bisa menjadi sekitar US$ 27 per MMBTU.
“Oleh karena itu tantangan industri hulu migas adalah bagaimana bisa mengkreasi potensi gas agar memiliki nilai tambah yang lebih besar yang tentunya memberikan potensi pendapatan bagi KKKS,” tuturnya.
Wahju menyampaikan tantangan bagi KKKS agar flare gas bisa dikonversi menjadi produk gas turunan berupa LPG. Tentu ada tahapan yang harus dibahas lebih mendalam, ada assessment agar tidak mengganggu operasional yang ada termasuk investasinya.
“Jika bisa mengambil dari flare gas yang biasanya terdapat kandungan komposisi C3 dan C4 sebagai LPG, maka KKKS akan mendapatkan tambahan pendapatan, pasokan LPG ke rakyat semakin bertambah dan Negara senang karena mengurangi impor. Mengingat saat ini 70% kebutuhan LPG masih impor,” terang Wahju.
Ia menegaskan, jika SKK Migas dan KKKS mampu melakukan optimisasi penggunaan fuel gas untuk operasi produksi, mengkonversi flare gas menjadi produk turunan gas berupa LPG dan lainnya, maka ada manfaat langsung secara ekonomi yang diterima KKKS, dan menjadi langkah nyata industri hulu migas untuk mengurangi impor LPG yang saat ini telah membebani keuangan negara.
“Ini bisa menjadi wujud nyata kontribusi hulu migas dalam mendukung program ketahanan energi. Bagaimana hulu migas bisa berkontribusi dengan membantu penyediaan LPG di daerah wilayah operasi,” pungkas Wahju.
Pipa nisasi saja gas nya ke rumah tangga sepertinya kok lambat betul kemajuan nya …apa memang di sengaja biar imfor lpg terus