SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, Sukur Priyanto menyebutkan, bahwa program jalan cor atau rigid beton yang telah dilaksanakan belum berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan.
Penilaian tersebut mengemuka apabila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) penurunan angka kemiskinan pada tahun 2023 hanya turun sebanyak 150 jiwa jika dibanding tahun 2022.
Padahal dalam rentang waktu tiga tahun terakhir rezim Anna Mu’awanah menjabat, yaitu mulai 2019-2023 Pemkab Bojonegoro melakukan peningkatan jalan rigid beton sepanjang kurang lebih 662 kilometer.
Program peningkatan jalan itu oleh penguasa saat itu diharapkan bisa mengubah wajah Bojonegoro lebih modern, mempermudah akses masyarakat, dan meningkatkan perekonomian.
Namun, data BPS menunjukkan peningkatan ekonomi dalam arti penurunan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) belum terbukti.
Sebab, penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro pada bulan Maret 2023 masih di angka 153,25 ribu jiwa. Jumlah ini menurun sebesar 150 jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 153,40 ribu jiwa.
Maka kemudian politikus kawakan ini menyampaikan sejumlah catatan evaluasinya. Yakni diantaranya adalah seluruh sektor riil yang besentuhan langsung dengan rakyat Bojonegoro harus digunakan untuk memakmurkan warga Bojonegoro.
Hal itu dia katakan jauh lebih penting. Karena akan menjadi kurang pas jika Bojonegoro memiliki postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sedemikian besar tetapi masyarakatnya banyak yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
“Sedangkan yang perlu digaris bawahi dalam pembangunan jalan rigid beton yang dibangun sampai ratusan kilometer secara berturut-turut itu masih minim keterlibatan masyarakat,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (05/07/2024).
Keterlibatan warga lokal dalam pengerjaan betonisasi yang masih minim, menurut petinggi Partai Demokrat Bojonegoro ini, harus menjadi perhatian dan evaluasi semua pihak. Baik pemerintah kabupaten, DPRD, maupun seluruh elemen masyarakat.
“Salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945 adalah mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu tata kelola dan model penganggarannya harus seperti yang diharapkan masyarakat,” ujarnya.
Sebab, menurut anggota dewan yang terpilih kali kelima ini, jika tata kelolanya sudah tidak benar, maka dampak positif dari pembangunan tidak akan berpengaruh besar dalam pengurangan kemiskinan.
Apalagi, secara teknis, peningkatan jalan beton lebih banyak menggunakan alat berat dan bahkan minim tenaga kerja.
Seharusnya, siklus perputaran uang dari program pemerintah dia katakan harus bisa menembus banyak lapisan. Mulai dari tingkat atas hingga masyarakat paling bawah. Namun, dalam peningkatan betonisasi ini siklus perputaran uang hanya berada di tataran atas.
“Masyarakat lokal tidak terlibat secara maksimal. Uang yang berputar di masyarakat Bojonegoro ini tidak lebih dari 5 persen atau tidak lebih dari Rp500 juta per kilometernya,” tandasnya.(fin)
