SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Calon Bupati Bojonegoro, Jawa Timur yang akan maju dalam kontestasi Pilkada 2024 harus berani mengusung program pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK). KEK ini bisa menjadi solusi bagi Bojonegoro untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.
Demikian disampaikan Pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Abdul Wahid Azar kepada suarabanyuurip.com belum lama ini.
Menurut Cak Wahid, panggilan akrab Abdul Wahid Azar, KEK akan memberikan banyak keuntungan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Di antaranya membuka lapangan pekerjaan karena akan banyak investor yang akan menanamkan investasinya atau membuka usaha.
Selain itu, lanjut dia, pengusaha lokal Bojonegoro bisa terlibat dalam kegiatan usaha yang sedangkan dikembangkan oleh investor. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat.
“Keuntungan yang diperoleh Pemkab adalah pendapatan asli daerah juga akan meningkat,” tegasnya.
Cak Wahid menjelaskan, pembangunan KEK berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009. Berdasarkan regulasi tersebut memungkinkan suatu daerah dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus.
“KEK adalah wilayah yang diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah untuk mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan di daerah tersebut. KEK biasanya memiliki peraturan dan insentif fiskal yang berbeda dari wilayah lainnya untuk menarik investor, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja. Konsep KEK sering digunakan untuk merangsang pembangunan ekonomi di wilayah yang membutuhkan pemulihan atau transformasi,” terangnya.
Menurut Cak Wahid, di Kabupaten Bojonegoro sangat berpeluang dibangun KEK. Sebab, melimpahnya sumber daya alam (SDA) berupa migas bisa menjadi daya tarik bagi investor untuk mengembangkan usahanya. Apalagi, pemerintah pusat sekarang sedang getol-getolnya membangun hilirisasi SDA untuk memberikan nilai tambah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang pekerjaan.
“Meskipun penetapan KEK ini adalah wewenang pemerintah pusat, namun saya yakin Bojonegoro memiliki bergaining atau nilai tawar dengan pemerintah pusat. Karena 30 persen produksi migas nasional dipasok dari sini,” tandas Ketua Tim Stunting IPHI & BKKBN ini.
“Untuk itu Bupati Bojonegoro terpilih yang akan datang harus berani menggagas dan merealisasikan KEK ini. Sebab selain SDA migas, banyak potensi yang bisa digarap seperti industri pertanian, perkebunan dan lainnya,” lanjut Cak Wahid.
Pria dari salah satu desa di Kecamatan Kasiman ini menilai, masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, stunting hingga perceraian di Bojonegoro ini disebabkan minimnya inovasi yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.
“Sebagai solusi untuk mengatasi semua problema itu adalah pembangunan KEK. Artinya, jika ekonomi masyarakat semakin baik, masalah kemiskinan, pengangguran, stunting dan perceraian akan bisa diatasi,” tegas Cak Wahid.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro Kiki Ferdiana sebelumnya menyampaikan, angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, dalam kurun waktu satu tahun hanya turun 150 jiwa. Pada tahun 2023, angka kemiskinan tercatat sebesar 12,18 persen atau sebanyak 153,25 ribu jiwa. Sedangkan tahun 2022 sebesar 12,21 persen atau sebanyak 153,40 ribu jiwa.
“Data itu per Maret 2023. Memang turun yang sebelumnya 12,21 persen atau sebanyak 153,40 ribu jiwa tahun 2022 menjadi 12,18 persen,” kata Kiki.
Menurutnya, angka kemiskinan ini dinilai masih tinggi karena selama lima tahun Pemkab Bojonegoro hanya berfokus pada sektor pembangunan infrastruktur.
“Harus ada langkah konkrit untuk menurunkan kemiskinan, misalnya dengan memperluas lapangan pekerjaan dan memperbanyak fasilitas pendidikan,” sarannya.(suko)
