SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) II mengumumkan capaian penerimaan pajak di provinsi paling timur Pulau Jawa per 31 Juli 2024 sebesar Rp67,85 triliun atau mencapai 56,30% dari target APBN tahun ini.
Kakanwil Perbendaharaan Jatim, Didyk Choirul mengatakan, bahwa informasi perekonomian Jawa Timur secara komprehenship dan detil penting untuk disampaikan agar dapat diketahui terkait progress pelaksanaan kebijakan fiskal yang telah dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.
Perekonomian Jawa Timur di triwulan-ll 2024 konsisten tumbuh sebesar 4,98% (yoy), 2,87% (qtq), atau 4,90% (ctc) menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta, meski masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05%.
Sedangkan Inflasi Jawa Timur terjaga pada kisaran 2,5%+-1%. Inflasi pada bulan Juli 2024 terkendali sebesar 0,04% (mtm), atau 2,13% (yoy).
“Inflasi yoy dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas beras, cabai merah, kopi bubuk, sewa rumah, Sigaret Kretek Mesin, dan Perguruan Tinggi,” kata Dydik Choirul dalam siaran pers diterima Suarabanyuurip.com, Jumat (16/08/2024).
Neraca perdagangan bulan Juni 2024 tercatat defisit US$ 0,32 miliar, terdiri dari defisit sektor migas sebesar US$ 0,46 miliar, dan surplus sektor non migas sebesar US$ 0,14 miliar. Ekspor dan Impor pada periode ini masih dominan dari sektor Non Migas.
Lebih lanjut Kakanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur tersebut menerangkan pula realisasi APBN di Jawa Timur yang sampai dengan 31 Juli 2024 mengalami surplus sebesar Rp68,11 triliun, dengan Pendapatan Negara mencapai Rp143,73 Triliun atau 51,72% dari target setahun sebesar Rp277,9 triliun.
Terdiri dari Pendapatan Perpajakan yang terealisasi sebesar 51,15% (Rp139,39 triliun) dari target dan PNBP mencapai 80,31% (Rp4,33T) dari target (Rp5,39 triliun).
Pendapatan Perpajakan disumbang dari Ditjen Pajak sebesar Rp67,86 triliun (56,3% dari target) dan dari Kepabenan dan Cukai sebesar Rp71,54 triliun (47,07% dari target).
Pendapatan Perpajakan didominasi PPN dan PPnBM yang menyumbang sebesar 57,48% dan PPH Non Migas sebesar 41,81% Ditjen Pajak. Sedangkan untuk Belanja Negara sampai dengan Juli 2024 telah terserap Rp75,61 triliun atau 56,60% dari pagu belanja negara di Jawa Timur, yang terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp27,95 triliun atau naik 16,65% yoy dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp47,66 triliun atau tumbuh sebesar 4,87%.
“Belanja terbesar adalah Belanja Pegawai dengan tumbuh sebesar 9,63% (yoy) dan 14,20% (yoy) menjadi Rp14,4 triliun yang berasal dari peningkatan realiasi belanja gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran THR dan Gaji 13,” ujar Didyk.
Belanja barang tumbuh sebesar 5,18% (yoy) dan 20,22% (yoy) menjadi Rp10,5 triliun meningkat utamanya pada kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Pemilu 2024, Pengelolaan BMN Matra laut dan Peningkatan Pelayanan BLU.
Belanja Modal tumbuh 16,05% menjadi Rp2,8 triliun utamanya pada pembangunan jalan, jembatan dan prasarana oleh Kementerian PUPR, serta Pengadaan Non Alutsista Matra Laut oleh Kementerian Pertahanan, kemudian ada Belanja Sosial Bansos tumbuh 44,68% menjadi Rp72,7 miliar utamanya dipengaruhi oleh tambahan bantuan pendidikan oleh PIP bagi siswa dan KIP Kuliah.
Output yang dihasilkan dari belanja adalah Jalan (Rp 956,41 miliar) : Pembangunan Jalan 163 km dan Pemeliharaan Jalan 1.484 Km, Jembatan (Rp 132,55 miliar) dengan Pembangunan Jembatan 760 meter dan Pemeliharaan Jembatan 18.707 meter.
Kemudian irigasi (Rp 334,69 miliar) yang dioperasi dan dipelihara 2.123 Km dan Irigasi permukaan yang dibangun 50,5 Km serta Alat Pipa dan Pompa Irigasi 1.650 Unit, Bendungan (Rp 190,80 miliar) dengan rincian Bendungan Bagong (1 Unit) dan Pemeliharaan Bendungan (3 Unit).
Output lainnya adalah pembangunan Embung (Rp 14,15 miliar) dan Pemeliharaan Embung (75 Unit), untuk Bandara (Rp 55,17 miliar): berupa Operasional dan Layanan pada 2 Bandara (UPBU) (Bandara Harun Tohir dan Bandara Turnojoyo), berikutnya adalah untuk Pelabuhan (Rp 190,55 miliar) berupa Operasional dan Layanan (6 Pelabuhan KSOP, dan 6 Pelabuhan UPP).
Sedangkan output untuk sektor Pendidikan (Rp 308,13 miliar) yang terdiri Penerima KIP Kuliah (7.203 siswa), Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) (32 siswa), Program Beasiswa Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 714 siswa.
Berikutnya adalah Kredit Program yang telah disalurkan adalah UMKM Rp 27,82 triliun (643.599 Debitur), KUR Rp 27,30 triliun (519.457 debitur), UMi Rp 0,52 triliun (124.142 debitur).
Terakhir Didyk menjelaskan tentang penyaluran TKD untuk dukungan APBN kepada APBD per 31 Juli 2024 yang terealisasi sebesar Rp47,66 triliun (59,27% dari Pagu, tumbuh 4,87% yoy).
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh DBH, DAU, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Insentif Fiskal naik sebesar 62,16% menjadi Rp358,9 miliar karena sudah terdapat daerah yang melakukan penyaluran Tahap II.
Realisasi DAK Fisik mengalami pertumbuhan 6,86% (yoy) menjadi Rp779,9 miliar, realisasi DAK Non Fisik turun sebesar 28,3% (yoy) menjadi Rp8,2 triliun karena rekomendasi penyaluran dana baru diterima di akhir Juli 2024, sehingga baru dilakukan penyaluran di awal Agustus 2024.
Dana Desa mengalami kenaikan sebesar 19,39% (yoy) menjadi Rp6,4 Triliun karena desa lebih cepat menyampaikan syarat salur, beberapa diantaranya telah salur 100%. Penyaluran DAK terbesar dipergunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp3,74 triliun kepada 7,81 Juta siswa 65.300 sekolah.
Sedangkan penyaluran DAK yang lain untuk bidang Pertanian, Bidang Perdagangan, Industri Kecil Menengah, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, pembangunan jalan, penyediaan sanitasi permukiman, pembangunan rumah swadaya, lingkungan hidup, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Penyediaan Air Minum, dan sarana pendidikan.
Sementara Kabid Dapot Perpajakan Kanwil DJP Jatim II, Basuki Prijono menjelaskan terkait Penerimaan/Pendapatan di Jawa Timur per Juli 2024. Yakni penerimaan pajak di Jawa Timur mencapai Rp67,85 triliun dengan capaian 56,30% dari target APBN 2024.
“Penerimaan Pajak mengalami pertumbuhan 7,75% yang didominasi dari penerimaan PPN dan PPN BM hingga Juli 2024 ini,” jelas Basuki Prijono.
Sedangkan penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp71,54 triliun (47,07% dari target APBN), lalu realisasi PNBP hingga 31 Juli 2024 sebesar 4,33 triliun atau 80,31% dari target APBN yang berasal dari PNBP BLU dan PNBP lainnya.
Kabid Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jawa Timur I, Kunawi memaparkan terkait Penerimaan Cukai yang terkontraksi sebesar 3,14% atau sebesar Rp2,19 Triliun (yoy) dampak dari penurunan pemesanan pita cukai HT terutama jenis HT Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai jenis HT dengan tarif cukai tertinggi (Golongan I) sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 6,38% (yoy).
“Pengelolaan aset oleh Kanwil DJKN Jawa Timur sampai 31 Juli 2024 telah merealisasikan pokok lelang sebesar Rp2,65 Triliun atau 61,96% dari target,” tandasnya.(fin)
