SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (Jatim) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (29/03/2024).
Kunker ini memuat agenda berupa kegiatan edukasi pengelolaan keuangan. Desa Plesungan sendiri tercatat pernah menerima penghargaan istimewa sebagai peringkat kedua dalam kategori Good Governance untuk pengelolaan keuangan Desa tahun 2022.
Penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, sebagai pengakuan atas dedikasi serta ketekunan Desa Plesungan dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan dan efisien.
Hadir dalam acara yang dihelat di Balai Desa Plesungan, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid SE., MSc. IB., MBA bersama tim, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Muridan, Sekretaris Kecamatan Kapas, Hazendo Tri Wibawa.
Serta diikuti oleh Kepala Desa Plesungan H. Moh. Choiri beserta jajaran, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota, LPMD, organisasi pemuda, organisasi wanita, dan tokoh masyarakat setempat.
Kepala Desa Plesungan, H. Moh. Choiri memaparkan profil Desa Plesungan. Mulai dari jumlah penduduk di desa seluas 149 hektar sebanyak 3.191 jiwa terdiri dari dua Rukun Warga (RW) dan delapan belas Rukun Tetangga (RT).
“Mayoritas warga kami usia produktif bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani,” kata H. Moh. Choiri dalam sambutan.
Selain itu, disampaikan pula tentang prestasi desa, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Dalam lomba tingkat provinsi, Desa Plesungan selalu mendapat posisi sampai terakhir menjadi Juara II Penilaian Replikasi Desa Anti Korupsi Tahun 2023.
Sedangkan untuk prestasi tingkat kabupaten, Desa Plesungan terhitung “langganan” Juara I lomba desa sejak 2015. Terakhir pada 2023 desa ini mendapat penghargaan dalam hal penyerapan emisi “Carbon Award” dari Bupati Bojonegoro.
Pria yang karib disapa Choiri ini menerangkan pula tentang transparansi pengelolaan keuangan desa. Mulai dari APBDesa terdiri pendapatan, belanja, pembiayaan, dan tingkat realisasinya.
“Mudah-mudahan tim Kanwil Dirjen Perbendaharaan Jatim mendapatkan kesan yang baik setelah mengunjungi desa kami,” ujarnya.
Sementara Sekretaris DPMD Bojonegoro, Muridan menyampaikan, bahwa Desa Plesungan adalah salah satu desa yang mencapai status desa mandiri dari total 419 desa yang ada di Bojonegoro, atau salah satu dari 262 desa mandiri.
“Terkait pengelolaan keuangan, Desa Plesungan bisa menjadi contoh bagi desa yang lain sebagai desa anti korupsi,” ungkapnya.
Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid SE., MSc. IB., MBA, menyatakan tujuan kunker adalah untuk memberikan apresiasi (penghargaan) dengan melihat langsung, dan memberikan edukasi pengelolaan keuangan di Desa Plesungan.
“Cara kami memberikan acknowledgment atau pengakuan ini dengan meminta DPMD memberikan 5 desa yang nilainya paling tinggi sesuai kriteria pada prinsip Good Governance, yaitu tranparansi,” tuturnya.
Adanya penilaian tersebut untuk menjawab keraguan masyarakat bahwa desa tidak dapat mengelola keuangan dengan baik. Sebaliknya terbukti mampu menyelenggarakan prinsip good governance.
“Saya yakinkan mereka bisa, makanya saya berikan penghargaan ini dengan kriteria transparansi fiskal,” tegasnya dalam wawancara cegat kepada Suarabanyuurip.com usai memberikan edukasi pengelolaan keuangan desa.
Ada empat kriteria transparansi fiskal dia sebutkan, yang pertama adalah Clarity Roles and Responsibilities, ke dua adalah Open Budget Processes, lalu Public Availabilty of Information, dan Assurance of Integrity.
“Saya melihat dari 4 desa di Bojonegoro yang memenuhi kriteria, salah satunya Desa Plesungan ini punya penerapan transparansi fiskal yang bagus, tentu kami dengan senang hati (sangat mendukung) kalau desa lainnya bersedia menduplikasi keberhasilan pengelolaan di Desa Plesungan ini,” bebernya.
“Penghargaan dari kami memang tidak berbentuk uang, karena tujuan kami memberikan edukasi dan penghargaan ini supaya desa mendapat brand image (citra) yang bagus, tetapi ini bisa menjadi pertimbangan kepada bupati bisa memberikan bantuan keuangan,” tandasnya.(fin)
