SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Ahmad Supriyanto, mengingatkan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat agar mengantisipasi terjadinya gagal bayar di akhir Tahun Anggaran 2024.
“Saya ingatkan kepada Pemkab Bojonegoro agar jangan sampai terjadi gagal bayar di Tahun Anggaran (TA) 2024, ini harus diantisipasi,” kata Ahmad Supriyanto kepada Suarabanyuurip.com, Sabtu (21/12/2024).
Pria yang juga menjabat anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro ini mengingatkan Pemkab karena terdapat beberapa indikator yang mengarah ke terjadinya gagal bayar sangat kuat. Antara lain serapan anggaran yang belum maksimal serta banyak pekerjaan yang belum selesai di lapangan.
“Sehingga pemerintah daerah perlu langkah konkrit untuk memitigasinya, karena gagal bayar ini fenomena yang terjadi di setiap masa transisi pemerintahan,” ujarnya.
Mas Pri, begitu ia disapa, menunjukkan data yang ia peroleh mengenai realisasi belanja Pemkab Bojonegoro per 20 Desember 2024. Dari anggaran belanja tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024 sebesar Rp8,2 triliun atau Rp8.206.220.874.805,00 baru terealisasi sebesar 66,55 persen.
“Artinya baru terserap Rp5,4 triliun dari persentase realisasi belanja 66,55 persen tadi,” tandasnya.
Sementara Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto mengaku, penyerapan anggaran belanja selalu menjadi perhatiannya.
“Penyerapan belanja selalu menjadi perhatian kami dan terus berupaya mempercepat pelaksanaan penyerapan,” kata Penjabat (Pj) Bupati, Adriyanto dikonfrontir secara terpisah.(fin)
