SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, Choirul Anam menyoroti tentang pengerjaan proyek yang selalu dikebut setiap akhir tahun. Hal itu dinilai ada beberapa dampak negatif dari pelaksanaan pekerjaan yang berlangsung di penghujung tahun.
“Tiap tahun selalu begitu, sudah kayak ritual, saya lihat kerjaan proyek selalu dikebut mulai bulan 9,10, baru dikerjakan, selalu mepet di akhir tahun,” kata Choirul Anam kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (13/12/2024).
Irul, demikian ia karib disapa, melihat pengerjaan proyek yang dikerjakan di akhir tahun tidaklah ideal. Karena sudah memasuki musim penghujan. Ini akan berdampak negatif pada proyek yang memerlukan galian di tepi jalan, seperti gorong-gorong, trotoar, dan perbaikan jalan, malah berakibat menyusahkan masyarakat.
“Contohnya galian tanah proyek trotoar membuat belepotan dan jalan menjadi licin saat masuk musim penghujan, rawan kecelakaan,” ujar Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Selain itu, bisa juga terkena dampak cuaca ekstrem, yang membuat pekerjaan menjadi tidak selesai. Entah banjir, angin kencang, dan berbagai wujud bencana alam lainnya. Ujungnya, proyek tidak selesai sesuai target dan masyarakat tidak dapat segera memanfaatkan fasilitas.
“(dan) Kasihan juga pada rekanan kan?,” ungkapnya.
Tak hanya itu, politikus muda ini juga melihat proyek terkesan sengaja ditumpuk untuk dieksekusi di akhir tahun. Sehingga menjadi salah satu sebab serapan anggaran menjadi rendah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berkenaan menjadi tinggi.
“Janganlah tiap tahun begitu. Ke depan, pada pemerintahan Bupati Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, saya mendorong agar proyek bisa segera dikerjakan di awal tahun, idealnya untuk proyek fisik ketika masih di musim kemarau sudah selesai,” tandasnya.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Luluk Alifah menuturkan, serapan APBD Bojonegoro per 10 Desember 2024 sudah mencapai 58,29 persen, atau dari total anggaran Rp8,2 triliun terserap Rp4,7 triliun. Namun, besaran serapan ini masih bisa berubah sampai tanggal 31 Desember.
“Kami meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD segera melakukan percepatan serapan sebelum akhir tahun 2024,” tuturnya.(fin)
