SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bojonegoro menggelar seminar nasional mengusung tema “Cara Pandang dan Sikap Keberagaman terhadap Pembangunan Daerah”, Sabtu (21/12/2024).
Hadir dalam perjamuan yang dihelat di MCM Hotel and Resto, Jalan Pemuda Bojonegoro ini antara lain, Ketua FKUB Bojonegoro, H. Tamam Syaifuddin, Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Mahmudi, dan dua narasumber yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dr. Lia Istifhama, S.Sos.i, S.sos, S.H.I., M.E.I, dan Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E.
Ratusan peserta antusias mengikuti seminar yang dipandu oleh drg. Sofan Solikin. Latar belakang mereka beragam, mulai dari Agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Budha dan Konghucu, sampai pada organisasi keagamaan hingga para aktifis, misalnya Nahldatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Wanita Gereja, dan Gerakan Lintas Beragama, serta Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN).
“Alhamdulillah, pesertanya penuh, saya bangga, luar biasa,” kata Ketua FKUB H. Tamam Syaifuddin mengungkapkan rasa syukur.
Acara itu dilatarbelakangi oleh keinginan adanya pemberian pendidikan, wawasan, dan pemahaman yang lebih luas ke masyarakat tentang FKUB berikut programnya. Selain itu mengandung tujuan mendapat saran, masukan, dan pendapat masyarakat dari seminar sebagai bahan rapat kerja FKUB.
“Sehingga program kerja FKUB ke depan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.
Narasumber Joko Hadi Purnomo ketika memaparkan materi dalam bab moderasi beragama sebagai pondasi pembangunan daerah, menyebutkan bahwa pembangunan selalu menimbulkan eksternalitas. Sehingga diperlukan setidaknya ada 3 hal sebagai syarat.
Syarat pertama, menurut alumnus SMA Negeri 2 Bojonegoro 1997 ini, adalah stabilitas sosial. Sebab tanpa adanya stabilitas sosial yang baik, pembangunan yang sudah dibuat, baik melalui rencana, visi misi bupati, tidak akan bisa tercapai.
“Ini PR kita semua, dengan modal indeks kerukunan beragama (IKUB) yang cukup baik ini perlu kita tingkatkan,” paparnya menyatakan IKUB Bojonegoro pada 2023 berada pada angka 81,7. Indeks ini jauh di atas IKUB Jawa Timur yang berada di angka hanya 77,65.
Syarat berikutnya dipaparkan ialah kolaborasi dan kerja sama lintas agama ke arah pembangunan, baik pada infrastruktur maupun pendidikan dan ekonomi. Lalu syarat ke tiga perlunya dorongan yang menarik investasi dan pariwisata.
Sementara Dr. Lia Istifhama, dalam wawancara cegat menjelaskan posisinya sebagai anggota DPD RI berada di Komite 3 yang terkait urusan agama. Ada beberapa catatan dalam tanya jawa yang menurutnya menarik untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Yaitu ihwal pemakaman dan pendirian rumah ibadah.
“Konkritnya, ketika kita bicara kesejahteraan guru sekolah-sekolah agama sudah kita angkat. Nah ke depan, masukan tentang lahan makam dan pendirian rumah ibadah ini kami pelajari,” tandasnya.
Salah satu peserta mewakili Gereja Pantekoesta di Indonesia Eben Haezer Bojonegoro, Keren Gabriel mengaku, merasa sangat tertarik mengikuti seminar, karena ingin mengetahui lebih banyak tentang moderasi beragama.
“Terutama tema yang membuat saya merasa penasaran, saya suka dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh para narasumber tadi,” ungkapnya.(fin)
