SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Bursa kerja tampaknya belum maksimal bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Hal itu terlihat dari tingkat pengganguran di Bojonegoro selama 2024 masih tembus di angka 34.785 orang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) turun menjadi 73,86 persen, dibandingkan pada 2023 lalu yakni 74,29 persen. Namun, angkatan kerja mengalami peningkatan dari 786.549 orang menjadi 787.395 orang pada 2024.
“Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi indikator untuk mengukur penduduk usia kerja yang aktif di dalam perekonomian atau bekerja,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, Kiki Ferdiana, kepada Suarabanyuurip.com, Selasa (07/01/2025).
Dia mengatakan, jumlah penduduk di Bojonegoro juga menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran. Apalagi pada 2024 jumlah penduduk usia kerja Bojonegoro sebanyak 1.066.068 orang.
“Meningkat dari 2023 lalu sebanyak 1.058.708 orang,” kata Kiki sapaan akrabnya.
Namun, lanjut Kiki, meski jumlah penduduk usia kerja hingga partisipasi angkatan kerja meningkat, justru angka pengangguran di Bojonegoro menurun. Yakni pada 2023 di angka 36.411 orang, menjadi 34.785 orang di tahun 2024.
“Angkanya turun sekitar 1.626 orang selama 2024,” katanya.
Kepala Seksi (Kasi) Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disperinaker) Bojonegoro, Ida Agustin mengatakan, berdasarkan data BPS Bojonegoro angka pengangguran tahun 2024 turun dibandingkan 2023 lalu.
“Angka pengangguran Bojonegoro memang masih tinggi karena mengikuti data penduduk usia kerja,” ujarnya.
Hal tersebut ditambah dengan lulusan dari semua jenjang pendidikan di Bojonegoro. Sehingga ikut menyumbang angka pengangguran.
“Untuk mengantisipasi lulusan pendidikan setiap tahun Disperinaker Bojonegoro juga rutin mengadakan bursa kerja hingga pelatihan,” katanya.
Terpisah Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto mengatakan, bursa kerja menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi angka pengangguran. Namun, intervensi kebijakan pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu menjadi faktor penting.
“Salah satunya membuka pelatihan pelatihan kewirausahaan di desa-desa. Di samping itu mendorong masuknya para investor ke Bojonegoro,” katanya.
Politisi muda asal Partai Golkar ini menambahkan, meski bursa kerja yang digelar Disperinaker Bojonegoro rutin setiap tahun nyatanya belum bisa mengurangi angka pengangguran secara signifikan. Karena itu, harus ada terobosan baru agar pengangguran Bojonegoro bisa ditekan.
“Bursa kerja selama ini kurang maksimal karena angka pengangguran masih tinggi,” tandasnya.(jk)
