SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memperingatkan bakal mencabut izin pengelolaan blok minyak dan gas bumi (migas) meskipun sudah mempunyai persetujuan Plan of Development (PoD).
Peringatan ini ditujukan agar proyek yang telah mendapat PoD segera berproduksi. Sebab produksi ini penting untuk mengerek lifting migas nasional yang mengalami penuruan setiap tahun.
Untuk itu Bahlil bakal mengevaluasi wilayah kerja (WK) atau blok migas yang tak kunjung berproduksi. Tak hanya itu, ia bahkan mengatakan akan mencabut izin pengelolaan WK migas yang sudah lama memiliki persetujuan PoD namun belum berproduksi hingga 20 tahun.
Kendati, ihwal Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mana yang dimaksud itu, Bahlil tidak memberikan keterangan secara terperinci. Pernyataan ini mengemuka dalam agenda pelantikan beberapa pejabat baru di lingkup Kementerian ESDM hari ini.
“Kalau (izin) itu perlu dicabut, ya dipertimbangkan untuk kita (kami) clear-kan. Artinya kita pro sama dunia usaha, kita dukung dunia usaha, tapi jangan dunia usaha mengatur negara,” tegasnya dalam keterangan tertulis dikutip Suarabanyuurip.com dari Jakarta, Kamis (16/01/2025).
Diungkapkan, bahwa dalam melakukan pencabutan izin pengelolaan blok migas ia tidak akan pilih kasih, meskipun terhadap KKKS yang berstatus sebagai perusahaan besar milik negara. Apalagi, lanjut dia, kalau wilayah kerja sudah 20 tahun lebih mendapat persetujuan PoD, tetapi tak kunjung ada produksi.
“Negara butuh, tidak pandang bulu, mau punya BUMN mau punya swasta, harus ditertibkan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Supaya kita kerjasamanya enak,” tegasnya.
Di lain sisi, ia menyampaikan pula perihal target Lelang 60 WK Baru. Dalam kesempatan ini, ia meminta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM yang baru untuk menyelesaikan proses lelang 60 WK migas itu pada 2027 lebih cepat satu tahun dari rencana semula, yaitu pada 2028.
Ini karena pengoperasian WK migas baru dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengejar target swasembada energi, di tengah angka lifting migas yang terus menurun setiap tahunnya. Maka ia memandang bahwa Dirjen Migas mengampu tugas yang berat.
“Lifting kita tiap tahun menurun terus. Konsumsi kita tiap tahun naik kalau tidak dikonversi jadi bioetanol,” bebernya.
Maka ia meminta Dirjen Migas baru terlantik berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Djoko Siswanto, agar supaya lebih cepat menuntaskan lelang 60 WK migas.
“Ada sekira 60 wilayah kerja (migas) yang akan kita tenderkan sampai dengan 2028. (tapi) Saya minta 2027, dari 60 itu semua sudah ditenderkan,” tandasnya.(fin)