SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Kantor Cabang (Kanca) Bojonegoro, Jawa Timur menyatakan kesiapannya untuk menyerap sebanyak-banyaknya hasil panen padi, baik gabah maupun beras mengacu Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sesuai Ketetapan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang diterbitkan per 15 Januari 2025.
Guna melaksanakan penyerapan gabah dan beras sepanjang tahun 2025, Bulog Kanca Bojonegoro telah menyiapkan gudang secara maksimal. Sementara panen raya terdekat diperkirakan mulai Maret 2025.
Pemimpin Cabang (Pinca) Bulog Kantor Cabang Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja mengatakan, untuk memaksimalkan serapan hasil panen tahun 2025 ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (pemkab) di wilayah kerja Bulog Bojonegoro. Yaitu Pemkab Bojonegoro, Tuban, dan Pemkab Lamongan.
“Tetapi Bulog juga tidak serta merta membeli gabah sesuai HPP. Bisa juga (malah) harga diatasnya karena di Sentra Penggilingan Padi Bulog di Desa Kunci, Kecamatan Dander ini juga ada program komersial, selain PSO (Public Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Publik),” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (17/01/2025).
Selain menata ruang-ruang dalam gudang Bulog untuk serapan maksimal gabah dan beras, pria asli Sumenep, Madura ini mengaku juga melakukan upaya penjaringan ke para gabungan kelompok tani (Gapoktan) di seluruh wilayah kerja Bulog Bojonegoro.
Harapannya, dengan petani menjual hasil panen ke Bulog, itu bisa memenuhi gudang Bulog. Sehingga stok bisa melimpah dengan kualitas sesuai ketentuan pemerintah dan memperbesar cadangan beras produksi dalam negeri. Dengan begitu stok beras aman terkendali.
“Dengan naiknya HPP Gabah kering panen yang kemarin dinaikan oleh pemerintah pusat, harapan kami para petani menyetorkan hasil panennya ke kami, dan kini kita masih berkeliling ke lapangan untuk menemui para Gapoktan di wilayah kerja kami,” ujarnya.
Kenaikan HPP yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional ini, lanjut dia, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Hal itu sesuai program Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendukung swasembada pangan.
“Kami memberikan saran masukan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang mengarahkan penjualan gabah petani ke Bulog. Tidak perlu 100 persen di jual semua ke Bulog, hanya 5 persen saja satu orang petani sudah cukup,” tandasnya.
Sebab dengan kebijakan tadi, bisa meminimalisir adanya kekurangan stok beras di daerah yang surplus padi. Merujuk data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro menyebutkan, produksi padi pada 2024 total dari 28 kecamatan yang ada di Bojonegoro sebesar 250.485,75 ton. Dari luas lahan panen 41.927,5 hektare.
Diwartakan sebelumnya, Pemimpin Cabang (Pinca) Bulog Bojonegoro, Ferdian Dharma Atmaja mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), menaikkan HPP dari Rp6.000 per Kilogram (Kg) menjadi Rp6.500 per Kg untuk Gabah Kering Panen atau GKP di tingkat petani.
Sedangkan GKP di penggilingan naik dari sebelumnya Rp6.100 per kilogram menjadi Rp6.700 per kilogram. Standar kualitas untuk GKP di petani maupun GKP di penggilingan yaitu memiliki kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maskimal 10 persen.
Kemudian, untuk HPP Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan ditetapkan sebesar Rp.8.000 per Kg, dan HPP GKG di Gudang Bulog sebesar Rp8.200 per Kg. Kualitas untuk kedua HPP GKG ini yaitu tidak melebihi kadar air 14 persen dan kadar hampa 3 persen.
Selanjutnya untuk pembelian beras di gudang BULOG naik dari Rp11.000 per Kg menjadi Rp12.000 per Kg dengan kualitas derajat sosoh 100 persen, lalu maksimal kadar air, butir patah, dan menir masing-masing sebesar 14 persen, 25 persen dan 2 persen.(fin)
