Efisiensi Anggaran, Pemkab Bojonegoro Bakal Mengupayakan Program AUTP 2025 Tetap Berjalan

Petani Bojonegoro
EFISIENSI ANGGARAN : Petani di Kabupaten Bojonegoro sedang menanam padi. Pemkab Bojonegoro bakal mengupayakan program AUTP 2025 tetap berjalan.

SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – Kebijakan efisiensi pemerintah pusat berdampak pada program asuransi usaha tani padi (AUTP) di Bojonegoro, Jawa Timur. Risiko pertanian seperti gagal panen akibat hama dan banjir bakal tidak terkaver asuransi, karena pemerintah belum menganggarkan AUTP pada 2025. Namun Pemkab Bojonegoro bakal mengupayakan agar program AUTP tetap berjalan.

PUPT Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, Susana mengatakan, alokasi AUPT tahun 2025 belum dianggarkan, sehingga bantuan asuransi 80 persen bagi petani Bojonegoro yang selama ini berjalan belum tersedia.

“Hal tersebut berdasar surat pemberitahuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI pada tanggal 21 Februari 2025 mengenai kegiatan AUTP dan AUTS/K,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (13/3/2025).

Dia mengungkapkan, belum dianggarkan AUTP itu karena kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bakal mengupayakan agar program AUTP tetap berjalan karena petani sangat membutuhkan.

Sebab risiko pertanian seperti gagal panen akibat hama dan banjir yang merugikan para petani rentan terjadi, sehingga AUTP sangat dibutuhkan. Apalagi sejumlah wilayah Bojonegoro seperti Baureno dan Kanor lahan pertanian rawan terjadi banjir.

Baca Juga :   850 Hektare Padi Terendam, Petani di Bojonegoro Rugi Rp6,8 miliar

“Apabila tanpa asuransi petani akan merugi,” jelasnya.

Di Bojonegoro, lanjut Susana, sebanyak 49.506 petani yang terdaftar AUTP dengan luasan 24.800 hektare. Sementara adanya asuransi ini petani hanya membayar Rp 36 ribu per musim tanam.

“Kami akan terus mengupayakan agar AUTP dianggarkan pada tahun 2025 ini,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri menyampaikan, AUTP sangat dibutuhkan bagi petani karena untuk mengantisipasi apabila tanaman padi terdampak bencana.

“Tentu apabila dari pemerintah pusat belum menganggarkan, Pemkab Bojonegoro harus turun tangan untuk menganggarkan di APBD,” tandasnya.(jk)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait