SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi 4 asal Daerah Pemilihan (Dapil) IX, Bojonegoro-Tuban, Eko Wahyudi dan Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, Sigit Kushariyanto berkunjung ke Perum Bulog Cabang Bojonegoro, Sabtu (12/4/2025).
Kunjungan dua anggota dewan sama sama dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini dalam rangka gerak cepat menanggapi polemik serapan dan harga gabah yang masih dibeli oleh pihak di luar Bulog dengan harga di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per Kilogram (Kg).
Dalam kunjungan diterima langsung oleh Pemimpin Cabang (Pincab) Perum Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja. Dua wakil rakyat dari tingkat pusat dan daerah ini mengetahui kendala yang dialami oleh Bulog, sehingga kemudian mencarikan jalan keluar.
“Saya lihat Perum Bulog sudah berupaya maksimal dalam penyerapan gabah, namun memiliki kendala berupa keterbatasan kapasitas gudang karena sudah penuh,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto kepada Suarabanyuurip.com.
Selain itu Bulog ia ketahui telah bekerja sama dengan 18 mitra penggilingan padi, untuk pengeringan dan penggilingan gabah menjadi beras. Bahkan, Bulog berencana menyewa sistem resi gudang yang ada di Kecamatan Dander.
“Nanti Bulog bakal menyewa ke pemerintah kabupaten (pemkab) karena sistem resi gudang itu di bawah dinas perdagangan, tujuannya untuk menyimpan karena punya kapasitas 5.000 ton,” ujar mantan Kepala Desa Ngraseh ini.
Kemudian, pada sisa waktu panen raya untuk luasan lahan 12.000 hektar minggu ini, semaksimal mungkin gabah akan diserap oleh Bulog dengan harga sesuai HPP Rp6.500 per Kg.
“Meski begitu serapan gabah ini sebetulnya kewajiban kita bersama, tidak hanya Bulog saja, artinya termasuk pengusaha penggilingan padi, pedagang gabah dan berbagai pihak. Harga Rp6.500 itu diwajibkan untuk semua orang, tidak hanya penugasan pada Bulog,” tegasnya.
Oleh sebab itu, menurut Sigit, agar pembelian gabah tetap terjamin pada harga Rp6.500 per Kg, maka pihaknya menyarankan agar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pangan Mandiri segera dibentuk badan usaha dan organ perusahaannya.
Salah satu fungsi Perumda Pangan Mandiri nanti ialah mengatasi persoalan pra dan pasca panen. Termasuk membeli gabah dan beras sesuai HPP. Begitu pula bersinergi atau bermitra dengan Bulog.
Kemudian, Pemkab Bojonegoro pun ia sarankan, hendaknya membuat sarana-sarana produksi yang mendukung percepatan penyerapan gabah setempat agar tidak banyak keluar daerah. Sebab, boleh dikatakan Bojonegoro tidak bisa mengantisipasi pedagang dari luar.
“Apalagi pedagang luar Bojonegoro punya sarana mesin combi, mereka langsung kerja dan setelah dibeli dibawa ke luar Bojonegoro, kita tidak bisa salahkan itu, yang penting saya mendorong pemkab tidak tinggal diam dalam membantu petani, termasuk mendorong Perpadi juga bergerak maksimal,” tandasnya.
Pincab Perum Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja membenarkan, bahwa Eko Wahyudi dan Sigit Kushariyanto meminta agar Bulog tetap memaksimalkan serapan gabah dan beras pada sisa waktu potensi panen yang masih ada. Meski ada beberapa keterbatasan yang telah disebutkan.
Ke depan, terkait keterbatasan, jika program ini berlanjut, ada beberapa hal diperlukan sebagai faktor agar menjadi lebih sukses. Misalnya tentang peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyediakan mesin combi. Kurangnya mesin panen ini dinilai sering menjadi persoalan yang menyusahkan petani. Maka jika ada mesin combi bantuan pemerintah, petani tidak terikat tengkulak dan bisa langsung panen yang hasilnya bisa diserahkan ke Bulog.
“Selain itu kami meminta ada penambahan pengeringan (selep) dan penggilingan, sebab kemampuan Bulog menyerap dipengaruhi oleh seberapa banyak kapasitas pengering dan penggilingan yang bisa bekerja sama dengan Bulog,” bebernya.
Dengan begitu, lanjut pria asal Pulau Garam ini, jika ada peran Pemkab Bojonegoro mendirikan pengeringan dan penggilingan melalui BUMD yang kemudian dikerjasamakan dengan Bulog akan menambah jumlah serapan gabah.
“Selain itu saya menyarankan agar pemkab berperan punya gudang beras sendiri. Bisa saja gudang-gudang tadi nantinya dikerjasamakan dengan Bulog. Tadi Pak Eko Wahyudi dan Pak Sigit Kushariyanto menyamapikan, beliau nanti akan mendorong hal tersebut ke Pemkab Bojonegoro dan Tuban,” tandasnya.(fin)
