SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro – Program Nasional Sekolah Rakyat segera diberlakukan mulai bulan Juli 2025 mendatang. Menyongsong program pemerintah pusat ini, Wakil Bupati (Wabup) Nurul Azizah menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, memberikan dukungan penuh dan siap memfasilitasi.
Pernyataan perempuan yang pernah mendapat penghargaan sebagai Camat Teladan se Jawa Timur tersebut mengemuka ketika menerima kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia (Sekjen Kemensos RI) Robben Rico.
Roben Rico melihat langsung Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Dusun Kedungrejo, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Minggu (11/5/2025). Agenda itu dalam rangka memperkuat koordinasi rencana pelaksanaan Program Nasional Sekolah Rakyat, yang akan mulai dijalankan pada Juli 2025.
Program Sekolah Rakyat menargetkan 2.000 anak dari keluarga prasejahtera, khususnya anak-anak yang berada dalam ketegori desil 1 atau miskin ekstrem yang tinggal di daerah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami mendorong Bojonegoro untuk turut ambil bagian dalam inisiatif strategis tersebut, yang merupakan program Presiden Prabowo guna memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas berbasis asrama,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Suarabanyuurip.com.
Menanggapi ajakan dalam pertemuan ini, Wabup Nurul Azizah menyatakan kesiapan penuh dari Pemkab Bojonegoro. Sebagai bentuk komitmen nyata, pihaknya menawarkan Gedung Diklat Bojonegoro untuk difungsikan sebagai sekolah sekaligus asrama bagi 100 siswa selama satu tahun pertama rintisan Sekolah Rakyat.
Selain itu, kata dia, di lahan seluas kurang lebih lima hektare di sekeliling Gedung Diklat akan dibangun gedung Sekolah Rakyat sekaligus asrama siswa, rumah tinggal guru, dan wali siswa untuk program Sekolah Rakyat pada gelombang berikutnya.
“Kerja sama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum akan sangat terlihat dalam program ini,” ujar mantan Sekretaris Daerah (Sekda) itu.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Bojonegoro disebutnya menjadi peluang besar bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga tidak mampu, untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya.
Di samping itu, program ini juga akan berdampak pada pengembangan wilayah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan nilai kebangsaan, dan pemberdayaan sosial ekonomi jangka panjang.
Bagi keluarga yang anaknya terpilih menjadi siswa dalam Sekolah Rakyat ini, akan mendapatkan beraneka keuntungan, antara lain perbaikan tempat tinggal, pemberian modal usaha, dan pelatihan guna menunjang perbaikan ekonomi keluarga secara menyeluruh.
Bergabungnya Bojonegoro dalam rintisan Sekolah Rakyat, menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan dan investasi jangka panjang di bidang pendidikan.
“Dengan ini maka Kabupaten Bojonegoro akan menjadi daerah ke 66 (dari 100 daerah) yang mendukung terlaksananya Sekolah Rakyat,” tegasnya.(fin/prokopim)
