SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Jakarta — Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Setyo Wahono, didampingi oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial (Plt Kadinsos), Agus Susetyo, menghadiri undangan resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jl. Salemba Raya, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Kedatangan Setyo Wahono ini untuk memenuhi agenda Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dan Barang Milik Universitas untuk program Sekolah Rakyat (SR) di Bojonegoro.
Acara ini menjadi tonggak sejarah baru dalam sinergi lintas sektor dan lintas daerah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem melalui pendidikan inklusif dan afirmatif.
Adik kandung Menteri PMK Pratikno tersebut turut menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) secara langsung bersama Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, sebagai bentuk komitmen nyata Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung program nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pra sejahtera.
Dalam acara ini sejumlah tokoh penting nasional hadir, diantaranya Wakil Menteri Sosial RI, Prof. Mohammad Nuh (Mendikbud RI 2009–2014), Sekjen Kemensos RI, Rektor dan Wakil Rektor beberapa perguruan tinggi, serta para Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Sekda dan Kadinsos dari berbagai daerah di Indonesia yang telah menyatakan kesiapannya dan menjadi 100 titik pelaksanaan SR tahap pertama.
Dalam sambutannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, bahwa Sekolah Rakyat adalah kebijakan afirmatif dari Presiden Prabowo yang sangat spesifik dalam menjawab akar persoalan kemiskinan.
“Sekolah Rakyat dibangun berbasis data sebagai strategi besar untuk memutus rantai kemiskinan dan menyiapkan generasi emas Indonesia 2045,” tegasnya.
Prof. Mohammad Nuh menambahkan, ada tiga fondasi utama dari Sekolah Rakyat: 1. Memuliakan kaum dhuafa, sebagai pelunasan tanggung jawab negara terhadap kelompok rentan melalui pendidikan; 2. Memutus mata rantai kemiskinan, dengan menjangkau mereka yang selama ini belum terjangkau oleh kebijakan pemerintah.
“Dan yang ke tiga, Mewujudkan mimpi besar, dengan melibatkan berbagai sektor dan kementerian untuk menghadirkan pendidikan gratis, berkualitas, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat,” tambahnya.
Penandatanganan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat rintisan tahap pertama akan mulai beroperasi pada Juli 2025: 63 titik dimulai pada 14 Juli, 37 titik lainnya, termasuk Bojonegoro, akan dimulai akhir Juli 2025.
Plt Kadinsos Bojonegoro, Agus Susetyo menjelaskan, bahwa Bojonegoro termasuk dalam wilayah pelaksanaan Tahap 1B Sekolah Rakyat.
Lokasi yang disiapkan adalah Gedung Diklat Bojonegoro yang terletak di Dusun Kedungrojo Kidul, Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander. Gedung ini akan difungsikan sebagai kelas dan asrama bagi 100 siswa jenjang SMA, yang terbagi dalam empat rombongan belajar (rombel).
Adapun siswa dipilih berdasarkan data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomis Nasional) dari keluarga dalam desil 1 (kategori miskin dan miskin ekstrem).
Partisipasi Bojonegoro dalam program Sekolah Rakyat merupakan bentuk kolaborasi konkret antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih dari sekedar program pendidikan, SR adalah bagian dari strategi menyeluruh dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan fondasi sosial menuju Indonesia Emas 2045.
“Pemkab Bojonegoro berkomitmen penuh untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ini bukan hanya kerja birokrasi, tapi juga ikhtiar kemanusiaan untuk masa depan generasi bangsa,” tandas Agus Susetyo.(fin/adv)
