SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar demo di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (4/9/2025). Mereka membawa tujuh tuntutan di antaranya mendesak lembaga legislatif dan institusi Polri direformasi.
Ketua Umum PC PMII Bojonegoro, Moh Bahrul Hikam mengatakan, Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan serius. Mulai dari naiknya pajak dan tunjangan DPR, konflik terkait Undang-Undang Perampasan Aset hingga kini belum disahkan.
“Termasuk brutalitas aparat yang menewaskan seorang driver ojek online dan beberapa masa aksi,” tegasnya, Kamis (4/9/2025).
Dia menyampaikan, aparat seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat justru berubah menjadi ancaman nyata. Tindakan brutal yang merenggut nyawa rakyat kecil adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan.
Oleh karena itu, PMII Bojonegoro mendesak dilakukannya reformasi kelembagaan negara dan lahirnya kebijakan publik yang adil. PMII Bojonegoro, meminta DPRD Bojonegoro untuk bersikap progresif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Atas dasar itu, kami mengajukan tuntutan kepada DPRD dan Bupati Bojonegoro untuk disepakati, sekaligus menjadi bagian dari desakan kepada Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
PMII juga meminta Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menandatangani tujuh tuntutan yang dibawa PMII Bojonegoro. Hikam memberikan waktu seminggu atau 7×24 jam untuk DPRD Bojonegoro menindaklanjuti tuntutan ini dan dibawa ke Presiden Prabowo Subianto.
“Apabila waktu yang kami berikan, dan DPRD Bojonegoro belum bisa memenuhi, PMII Bojonegoro bakal datang kembali dengan membawa massa yang lebih banyak,” ancamnya.
Demo massa PMII Bojonegoro tersebut dihadiri langsung oleh para pimpinan DPRD diantaranya Abdullah Umar, Mitroatin, dan Sahudi. Terlihat juga Ketua Komisi B DPRD Sally Atyasasmi, Ketua Komisi C Ahmad Supriyanto dan lainnya.
Menanggapi tuntutan PMII Bojonegoro, Abdulloh Umar sepakat membawa tuntutan tersebut di meja Presiden Prabowo Subianto. Politisi PKB itu juga menandatangani tujuh tuntutan yang diantaranya berisi reformasi DPR dan Polri.
“Kami sepakat dengan tujuh poin PMII Bojonegoro, dan bakal segera ditindaklanjuti. Hari ini juga akan kami kirim DPR RI, Presiden termasuk partai politik di Indonesia,” tandasnya.(jk)
Berikut Tuntutan PMII Bojonegoro:
1. Reformasi DPR
2. Reformasi Partai Politik
3. Reformasi Pajak yang Lebih Adil, Redistribusi pajak yang transparan dan berkeadilan.
4. Pengesahan UU Perampasan Aset
5. Reformasi Polri
6. Kembalikan TNI ke Barak
7. Bebaskan Massa Aksi yang Masih Ditahan
