SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Gelombang demo di DPRD Bojonegoro, Jawa Timur terus bergantian. Setelah sebelumnya, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kolektif Bojonegoro Melawan menggelar demo, Rabu (3/9/2025), giliran ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bojonegoro menggeruduk Kantor DPRD setempat, Kamis (4/9/2025).
Demo mahasiswa di DPRD Bojonegoro dibagi dua gelombang. Diawali oleh PMII Bojonegoro pada siang hari. Dilanjutkan HMI Bojonegoro pada sore hari.
Demo HMI di Kantor DPRD Bojonegoro untuk menindaklanjuti nota kesepahaman bersama terkait tiga tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya.
Ketua Umum HMI Cabang Bojonegoro, Rony Sugiarto mengatakan, nota kesepahaman semula telah mendapat tanda tangan dari Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar serta Bupati Bojonegoro Setyo Wahono pada 2 September kemarin.
“Dan aksi pada hari ini bentuk konsistensi HMI Bojonegoro memastikan komitmen tersebut benar-benar ditindak lanjuti oleh DPRD Bojonegoro atau tidak,” tegasnya.
Rony menegaskan dokumen pernyataan tidak boleh berhenti sebagai simbol, namun harus diwujudkan baik melalui sikap politik maupun jalur kelembagaan. Sebab jika hanya berhenti di DPRD, Presiden Prabowo Subianto hingga DPR RI tidak akan tahu tuntutan ini.
“Selain ketiga tuntutan dalam nota kesepahaman, kami menambahkan 17+8 tuntutan yang juga harus di teruskan ke DPR agar segera ditindak lanjuti,” tandasnya.
Demo di DPRD Bojonegoro berjalan damai. HMI ditemui pimpinan dan anggota DPRD Bojonegoro mendengarkan beberapa orası dan tuntutan.
“Tuntutan HMI sudah dikirim tadi pagı namun belum ada konfirmasi. Saya siap menindak lanjuti tuntutan 17-8 yang bersliweran di sosmed agar diteruskan ke pusat,” kata Wakil Ketua II DPRD Bojonegoro Mitroatin.
Demo yang berlangsung di depan Kantor DPRD Bojonegoro mendapat pengawalam ketat dari aparat keamanan.(jk)
Berikut Tuntutan HMI Bojonegoro yang Dikirim di Pemerintahan Pusat:
1. Pemangkasan tunjangan dan fasilitas DPR sebagai bentuk empati terhadap penderitaan rakyat
2. Mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri yang dinilai bertanggung jawab atas tindakan represif aparat saat aksi di beberapa wilayah Indonesia.
3. Pengusutan tuntas kasus penabrakan pengemudi ojek online yang belakangan menjadi sorotan publik, serta permintaan agar Bupati Bojonegoro menyatakan sikap resmi menolak segala bentuk kekerasan aparat terhadap wargannya
.
