SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur belum semuanya memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan semua SPPG sudah mengantongi SLHS pada Oktober 2025.
“Belum ada satupun SPPG yang punya SLHS,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro, Ninik Susmiati kepada suarabanyuurip.com saat menghadiri peringatan Hari Tani Nasional yang dilaksanakan petani program sekolah lapang pertanian (SLP) ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di sekitar lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu di Dusun Sumurpandan, Desa/Kecamatan Gayam, Selasa (30/9/2025).
Ninik menjelaskan, jumlah SPPG yang sudah berdiri di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 124. Dari jumlah itu, 56 SPPG sudah operasional, 16 siap beroperasi karena sudah ada kepala SPPG-nya tinggal menunggu waktu operasi oleh BGN. Sementara 56 sisanya sedang pendampingan dengan BGN.
“Pendampingan ini artinya SPPG itu sudah proses pembangunan dapurnya,” ucapnya.
Semua SPPG di Kabupaten Bojonegoro wajib mengantongi SLHS paling lambat akhir Oktober 2025 Kewajiban tersebut berdasarkan surat edaran BGN.
Namun, Dinas Kesehatan Bojonegoro mempunyai inisiasi melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL). Survei IKL di SPPG untuk memastikan pengelolaan limbah sudah memenuhi standart.
“Edaran BGN Oktober ini semua SLHS harus tuntas,” tegas Ninik.
Dinkes Bojonegoro mengimbau semua SPPG mematuhi menu MBG yang sudah dihitung dan ditetapkan oleh ahli gizi pada saat mengolah dan menyediakan makanan. Agar tidak mengurangi nilai gizi.
“Kalau itu tidak dipatuhi tujuan untuk menambah gizi anak sekolah, ibu hamil dan balita tidak tercapai seperti tujuannya,” pesan Ninik.
Mantan Asisten Daerah (Asda) III Setda Bojonegoro, ini menambahkan, jumlah sasaran MBG di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 377.000 jiwa. Jumlah tersebut membutuhkan 125 SPPG. Namun sebarannya tidak merata, sehingga tidak bisa mengkover sasaran.
“Dinas Kesatan selama ini tidak tahu petanya SPPG itu dibangun di mana saja. Ada yang berlebih cakupan sasaranya, ada yang kurang dan ada sama sekali yang belum ada. Sehingga tidak merata. Sebetulnya dari 125 dengan 124 SPPG yang sudah dibangun itu sudah mencukupi, asalkan sebarannya merata,” tutur Ninik.(suko)
