SuaraBanyuurip.com – Pendistribusian program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyesuaikan hari masuk yang diterapkan di masing-masing sekolah. MBG akan mulai didistribusikan pada Selasa, 31 Maret 2026, berupa menu basah, dan tidak ada lagi perapelan distribusi.
“Jadi penyalurannya menyesuaikan kebijkan sekolah. Artinya, kalau sekolah itu masuknya hanya lima hari akan diberikan sampai Jumat. Tapi kalau sekolah itu masuknya enam hari tetap diberikan sampai Sabtu,” tegas Humas Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Bojonegoro, M. Fatoni kepada suarabanyuurip.com, Senin (30/3/2026).
Tony menjelaskan, pendistribusian MBG untuk anak sekolah tidak ada lagi yang dirapel mulai 31 Maret 2026. Begitu juga untuk penerima manfaat 3B (Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui) juga akan diberikan setiap hari dari Senin-Sabtu.
Pendistribusian MBG selama ini ada yang dirapel. Khususnya untuk sekolah yang menerapkan kebijakan masuk lima hari atau sampai hari Jumat, MBG untuk hari Sabtu dirapel diberikan hari Jumat.
Begitu juga pendistribusian MBG untuk penerima manfaat 3B yang sebelumnya dirapel tiga hari sekali, sekarang ini akan diberikan setiap hari dari Senin-Sabtu.
“Jadi saat ini sudah tidak ada MBG yang dirapel pendistribusiannya,” tandasnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) secara virtual pada 27 Maret 2026 kemarin.
Berdasarkan data, jumlah stasiun pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Bojonegoro sekarang ini sebanyak 133 dapur. Rata-rata setiap dapur melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Dari 133 SPPG di Kabupaten Bojonegoro, sekarang ini telah melibatkan 5.984 relawan. Mereka bekerja mulai dari ahli gizi, administrasi, tukang masak, tukang cuci, pemorsian, pengiriman, dan lainnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana sebelumnya menyatakan, secara umum, anak sekolah yang bersekolah lima hari dalam seminggu akan menerima MBG sesuai hari sekolah, yakni lima hari. Namun, bagi daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, kebijakan khusus diterapkan. MBG tetap disalurkan selama 6 hari, atau sampai hari Sabtu.
“Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam keterangan resminya.
BGN menekankan pentingnya pendataan yang cermat untuk menentukan daerah-daerah yang berhak menerima kebijakan khusus ini. Data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, Kementerian Kesehatan RI menjadi acuan dalam menetapkan wilayah prioritas intervensi gizi, khususnya di wilayah Timur Indonesia.
Pendataan tersebut mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, serta prevalensi stunting masing-masing wilayah. Provinsi di wilayah Timur, Sumatera, dan Papua menjadi contoh daerah prioritas karena angka stunting yang masih tinggi.
“Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” tegas Dadan.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengingatkan seluruh mitra untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara profesional dan berintegritas, tanpa praktik kecurangan dalam pengadaan bahan baku yang dialokasikan BGN sebesar Rp 8000-10.000 per MBG.
Peringatan itu disampaikan menjelang mulai beroperasinya SPPG pada Selasa, 31 Maret 2026 besok.
Nanik menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi tegas kepada mitra yang terbukti melakukan mark up harga bahan baku, apalagi sampai menekan Kepala SPPG, yakni berupa penghentian operasional sementara (suspend) tanpa pemberian insentif karena masuk kategori pelanggaran berat.
“Mitra yang mark up harga gila-gilaan dan menekan Kepala SPPG , pengawas gizi dan pengawas keuangan, akan saya minta kedeputian Tauwas untuk suspend tanpa pemberian insentif karena termasuk pelanggaran berat,” tegasnya.(red)
